JAKARTA - Pengadilan Pakistan memerintahkan pembebasan mantan Perdana Menteri Imran Khan dengan jaminan selama dua minggu, kata pengacaranya pada Jumat, setelah penangkapannya dalam kasus penipuan tanah memicu protes mematikan dan perselisihan dengan militer.

Khan meninggalkan gedung pengadilan, menuju kampung halamannya Lahore, di tengah keamanan yang tinggi. Dia tetap di dalam selama berjam-jam setelah diberikan jaminan, dengan mengatakan dia tidak diizinkan pergi oleh petugas keamanan.

Penangkapan itu, yang oleh Mahkamah Agung dinyatakan "tidak sah dan melanggar hukum" sehari sebelumnya, telah memicu ketidakstabilan di negara berpenduduk 220 juta jiwa itu pada saat krisis ekonomi, dengan rekor inflasi, pertumbuhan anemia, dan pendanaan IMF yang tertunda.

Khan menyambut perintah pengadilan dan mengatakan pengadilan adalah satu-satunya perlindungan Pakistan terhadap "hukum rimba".

"Saya harus mengatakan saya mengharapkan ini dari peradilan kita, karena satu-satunya harapan yang tersisa sekarang - satu-satunya garis tipis antara republik pisang dan demokrasi adalah peradilan," katanya kepada wartawan di dalam gedung pengadilan.

Khan menambahkan, sebagai jawaban atas pertanyaan, bahwa dia tidak percaya badan keamanan negara menentangnya, tetapi dia menyatakan bahwa posisi panglima militer sangat berkuasa.

"Satu orang di negara ini memutuskan apa pun dan itu terjadi, itu satu orang. Bukan badan keamanan, ini satu orang - panglima militer," katanya, tanpa menyebutkan namanya.

Sayap humas militer tidak segera menanggapi permintaan komentar dari Reuters.

Kritikus Khan pernah menuduhnya dimanuver ke kekuasaan pada tahun 2018 oleh militer yang kuat - tuduhan yang dibantah kedua belah pihak. Tapi dia kemudian berselisih dengan para jenderal, menuduh mereka merencanakan pemecatannya tahun lalu. Sejak saat itu, dia menjadi pengkritik vokal Panglima Angkatan Darat saat ini Jenderal Asim Munir.

Khan, 70, adalah pahlawan kriket yang berubah menjadi politisi yang digulingkan sebagai perdana menteri pada April 2022 dalam mosi tidak percaya di parlemen dan merupakan pemimpin paling populer di Pakistan menurut jajak pendapat.

Regulator telekomunikasi Pakistan mengatakan kepada Reuters bahwa pihaknya sedang memulihkan broadband seluler di seluruh negeri. Layanan ditutup pada Selasa malam atas perintah kementerian dalam negeri untuk alasan keamanan setelah protes kekerasan dimulai menyusul penangkapan Khan.

Regulator juga mengatakan menghapus pembatasan akses ke platform media sosial, termasuk YouTube, Twitter, dan Facebook, yang juga telah terganggu sejak Selasa.

Penutupan tersebut mengakibatkan hilangnya produktivitas ekonomi dan layanan digital, termasuk pembayaran digital.

Mantan perdana menteri memasuki pengadilan pada hari Jumat mengenakan kacamata hitam dan shalwar kameez biru langit - kemeja dan celana longgar yang populer di Pakistan - dan rompi gelap, dikelilingi oleh pengacara dan pasukan keamanan, tayangan TV menunjukkan.

Dia terlihat dalam rekaman melambaikan tangan ke kamera dan membuat tanda kemenangan dengan jarinya saat dia berjalan ke pengadilan. Sementara pendukungnya bentrok dengan polisi di tempat lain di ibu kota, di mana sebuah van polisi dibakar, lapor penyiar Geo TV.

Setelah perintah pengadilan diumumkan, Menteri Dalam Negeri Rana Sanaullah mengatakan pasukan keamanan telah diinstruksikan untuk mematuhinya.

Banyak kota di Pakistan menyaksikan protes keras setelah penangkapannya oleh lembaga antikorupsi pada hari Selasa. Khan membantah melakukan kesalahan.

Para pendukungnya telah menyerbu gedung-gedung militer, membakar gedung penyiaran negara, menghancurkan bus-bus, menggeledah rumah seorang pejabat tinggi angkatan darat dan menyerang aset-aset lain, yang menyebabkan hampir 2.000 penangkapan dan tentara dikerahkan.

"Pengadilan Tinggi Islamabad telah memberikan jaminan dua minggu dan juga memerintahkan (badan antikorupsi) untuk tidak menangkap Imran Khan selama periode ini," kata pengacara Khan lainnya, Faisal Chaudhry, kepada Reuters.

Sedikitnya delapan orang telah tewas dalam kekerasan yang telah memperburuk ketidakstabilan negara dan memadamkan harapan dimulainya kembali bailout penting Dana Moneter Internasional.

Tentara, yang tetap menjadi institusi paling kuat di Pakistan, telah memerintahnya secara langsung selama hampir setengah dari 75 tahun sejarahnya melalui tiga kudeta, telah memperingatkan terhadap serangan lebih lanjut terhadap asetnya dan menyebut kekerasan itu "direncanakan sebelumnya".

Militer secara historis melakukan intervensi dengan alasan ketidakstabilan ekonomi atau politik di negara tersebut. Namun, terlepas dari kekhawatiran yang meluas tentang intervensi lain di tengah kekacauan selama berbulan-bulan, militer mengatakannya mendukung proses demokrasi.

"Pimpinan senior angkatan darat, kepala staf angkatan darat menaruh kepercayaan penuh pada demokrasi; tidak ada masalah darurat militer," kata kepala juru bicara militer Mayor Jenderal Ahmed Sharif Chaudhry kepada Geo TV.