JAKARTA - Wakil Ketua DPR RI Bidang Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Korkesra) Abdul Muhaimin Iskandar meminta Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengusut 9 juta hektare perkebunan kelapa sawit yang disinyalir belum membayar pajak.

“Temuan Pak Luhut ini (Menko Marvest) saya kira harus ditelusuri betul oleh DJP. Usut sampai tuntas. Sembilan juta hektare lahan sawit ini sangat luas. Kalau mereka belum bayar pajak tentu negara dirugikan,” kata Muhaimin seperti dilansir dpr.go.id di Jakarta, Kamis (11/5/2023).

Politisi PKB ini menyatakan, koordinasi antar Kementerian dan Lembaga juga perlu dilakukan untuk menelusuri keabsahan pengusaha yang tidak bayar pajak dan menggali sudah berapa lama tidak membayar pajak.

Sebelumnya Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan mengaku geram, lantaran ada 9 juta hektare dari 16,8 juta ha lahan sawit di Indonesia tidak membayar pajak.

Hal ini terungkap dari audit yang dilakukan BPKP terhadap hasil laporan BPDPKS.

Pemerintah telah membentuk Satgas Tata Kelola Industri Sawit yang dipimpin oleh Menko Marves.

Satgas dibentuk untuk melakukan penanganan perbaikan tata kelola dalam industri sawit termasuk PBB atas perkebunan sawit.