JAKARTA - Komisi VIII DPR RI meminta agar Kementerian Sosial (Kemensos) terus memutakhirkan data penerima bantuan sosial. Tujuan supaya bantuan sosial itu tepat sasaran, mengingat bantuan itu bersifat pemberdayaan ekonomi bagi masyarakat.

"Karena tujuannya untuk dapat meningkatkan ekonomi, jadi jangan sampai bantuan habis di modal saja," ujar Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Tb. Ace Hasan Syadzily seperti diberitakan dpr.go.id, Rabu (10/5/2023).

Sebelumnya, Komisi VIII DPR RI bersama Kemensos menyalurkan bantuan senilai Rp179 miliar bagi para keluarga penerima manfaat (KPM) di Jambi, secara simbolis.

Bantuan tersebut diserahkan oleh Ace Hasan Syadzily bersama anggota Komisi VIII DPR RI Dapil Jambi, Hasan Basri Agus (HBA).

Dalam kesempatan yang sama M. O. Royani yang mewakili Kemensos, menyampaikan bantuan tersebut terdiri dari bantuan PKH tahap 1 senilai Rp.73.298.525.000 yang diperuntukkan kepada 101.024 KPM, dan bantuan tahap 2 senilai Rp.69.089.050.000 kepada 95.289 KPM.

Kemudian bantuan atensi senilai Rp.2.222.029.100 dan bantuan sembako/BPNT tahap 2 senilai Rp.34.837.400.000 kepada 174.187 KPM.

"Di Jambi tingkat realisasinya cukup tinggi. Bahkan untuk bantuan tahap 1 realisasinya sudah hampir 100 persen," kata Royani.

Royani menambahkan, untuk penyaluran bantuan tersebut Kemensos juga bekerja sama dengan Bank Himbara dan Kantor Pos. "Kerja sama ini kita lakukan untuk meminimalisir kendala-kendala saat penyaluran," tandasnya.