JAKARTA - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengaku belum tahu tentang operasi tangkap tangan (OTT) oleh KPK terhadap pejabat Ditjen Perkeretaapian di Semarang, Jawa Tengah.

"Hingga malam ini, Selasa (11/4/2023), kami belum mendapat informasi resmi mengenai hal ini dari KPK maupun pihak lainnya," kata Juru Bicara Kemenhub, Adita Irawati.

Kemenhub, lanjut Adita, masih menunggu pernyataan resmi dari KPK untuk menentukan langkah selanjutnya. Meskipun demikian, dia menegaskan Kemenhub tetap berkomitmen mendukung KPK dan siap bekerjasama dalam upaya pemberantasan korupsi.

"Kementerian Perhubungan sangat mendukung berbagai upaya untuk memberantas korupsi dan akan bekerja sama dengan pihak berwenang dalam hal ini," ujar Adita.

Sebelumnya diberitakan, ada sejumlah kalangan yang diamankan KPK, salah satunya pejabat Ditjen Perkeretaapian.

"Ada beberapa yang ditangkap, di antaranya pejabat Balai DJKA (Ditjen Perkeretaapian) Jateng (Jawa Tengah), pejabat pembuat komitmen/PPK proyek pekerjaan perkeretaapian, dan pihak swasta," kata Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri.

Ali menyampaikan, mereka yang terjaring OTT kali ini tengah digali keterangannya. Dia memastikan, status hukum para pihak yang terjaring OTT ini segera ditentukan.

Berdasarkan informasi, salah satu pihak yang diamankan merupakan pejabat Ditjen Perkeretaapian Kemenhub. Pejabat itu diduga menerima suap dari pihak swasta terkait proyek track layout stasiun Tegal.