JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita sejumlah uang dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan kepada Bupati Kepulauan Meranti, Muhammad Adil.

“Untuk bukti uang sementara kami pastikan tim juga mengamankannya,” ujar Kabag Pemberitaan KPK, Ali Fikri, Jumat (7/4).

Lanjutnya, uang tersebut saat ini masih dalam proses perhitungan dan sedang dikonfirmasi kepada beberapa pihak yang tertangkap.

Meski demikian, berapapun hasilnya nanti, uang tersebut tetap menjadi bukti adanya tindak pidana korupsi yang dilakukan Politikus PDI – Perjuangan tersebut.

“Namun, sebagai pemahaman bersama, mengenai jumlah uang besar ataupun kecil itu bukan utama dalam pembuktian unsur korupsi,” tambah Ali.

Menurut Ali, besar atau sedikitnya jumlah uang itu tetap merupakan tindak pidana korupsi jika uang tersebut didapat melalui jalur suap ataupun gratifikasi.

Bahkan Ali menegaskan, penerimaan janji dalam bentuk apapun kepada pejabat negara itu juga sudah bisa disebut tindak pidana korupsi.

“Sedikit atau banyak sama saja itu perbuatan korupsi, bahkan menerima janjipun bila itu ada transaksi terkait penyalahgunaan jabatan sebagai penyelenggara sudah masuk kategori tindak pidana korupsi,” pungkasnya.