Malang - Pakar Pangan dari Universitas Brawijaya Malang, Sujarwo menyarankan agar pemerintah fokus melakukan penyerapan padi hasil panen raya petani.

Sebagaimana siklus produksi tahun-tahun sebelumnya, bulan Maret, April adalah waktu-waktu panen raya dan membutuhkan langkah cepat penyerapan gabah masyarakat disentra-sentra produksi agar harga tidak terus merosot karena over supply.

Menurutnya, kebijakan pemerintah terkait impor beras 2 juta ton dinilai tidak tepat karena hanya akan menyakiti hati petani. Hal ini membuat keberpihakan pemerintah kepada petani kurang mendapat perhatian serius terutama setelah adanya kebijakan tersebut.

"Saya kira memang perlu dievaluasi kebijakan impor beras saat ini, karena yang dibutuhkan petani saat ini penyerapan gabah petani yang masa panen raya. Jadi kebijakan impor beras 2 juta ton tahun ini bisa dipertimbangkan kembali," katanya.

Sujarwo mengatakan, kebijakan impor akan memiliki dampak besar terhadap kondisi harga di tingkat petani. Ini artinya petani akan semakin terhimpit dengan relatif rendahnya harga hasil produksi di tengah terus meningkatnya biaya produksi karena efek kenaikan biaya pupuk meski sebagian biaya produksi telah disubsidi pemerintah.

Diketahui, berdasarkan data BPS produksi gabah kering giling (GKG) nasional mencapai 23,94 juta ton atau mengalami peningkatan sebesar 0,53 persen. Angka sebesar itu masih bisa bertambah seiring puncak panen raya yang akan berlangsung pada April 2023 mendatang.

Selain itu, produksi padi pada tahun ini mencapai 13,79 juta ton atau meninglat 0,56 persen. Sedangkan potensi luas panen selama Januari hingga April ini seluas 4,51 juta hektare atau meningkat 2,13 persen apabila dibanding periode yang sama tahun 2022.

Adapun terkait produksi beras pada tahun 2022 naik 0,15 juta ton atau naik 0,29 persen jika dibandingkan tahun 2021, yaitu dari 31,36 juta ton menjadi 31,54 juta ton. Sementara kebutuhan konsumsi mwncapai 30,20 juta ton dimana terdapat surplus sebesar 1,3 juta ton.