BRUSSELS - Perdana Menteri Belgia, Alexander De Croo pada Jumat (10/3) melarang pejabat federal gunakan TikTok di telepon kantor mereka. Negeri Cokelat itu jadi negara terbaru yang mengambil langkah-langkah terhadap aplikasi China.

Sejumlah pemerintah nasional di Eropa telah membatasi TikTok untuk pegawai pemerintah, karena khawatir pihak berwenang di Beijing dapat menggunakan jaringan berbagi video untuk mengakses data pengguna yang sensitif.

Institusi pemerintahan Uni Eropa juga telah memberi tahu staf dalam beberapa pekan terakhir untuk menghapus aplikasi dari smartphone dan laptop yang digunakan untuk tujuan kerja.

"Kita tidak boleh naif: TikTok adalah bisnis China yang saat ini wajib bekerja sama dengan dinas intelijen China," kata De Croo. "Itulah kenyataannya."

Menanggapi hal itu, seorang juru bicara TikTok mengatakan bahwa keputusan tersebut didasarkan pada kesalahan informasi dasar tentang perusahaan.

"TikTok bukan perusahaan China. Perusahaan induk kami juga berbadan hukum di luar China dan mayoritas dimiliki oleh investor institusional global," sambungnya.

Juru bicara itu mengatakan, data pengguna TikTok tidak disimpan di China. "Pemerintah China tidak dapat memaksa negara berdaulat lain untuk menyediakan data yang disimpan di wilayah negara tersebut.

"Kami siap sedia untuk bertemu dengan pejabat untuk mengatasi masalah apa pun dan meluruskan kesalahpahaman."

Langkah Belgia, yang dilakukan selama enam bulan awal, mengikuti penilaian risiko terhadap potensi spionase oleh badan keamanan siber dan intelijen negara tersebut.

Larangan tersebut tidak mencakup penggunaan aplikasi berbagi video di telepon pribadi pegawai negeri, menteri, atau anggota parlemen.

Kekuatan Barat, termasuk Uni Eropa dan Amerika Serikat, telah mengambil pendekatan yang semakin keras terhadap aplikasi tersebut, yang dimiliki oleh perusahaan ByteDance.

TikTok meluncurkan dorongan baru untuk meredakan kekhawatiran Eropa atas keamanan pada hari Rabu, mengatakan pihaknya bekerja dengan perusahaan keamanan Eropa pihak ketiga untuk mengawasi dan memeriksa bagaimana menangani data.

TikTok mengatakan data penggunanya di Eropa akan disimpan di dua pusat di Dublin dan satu di Norwegia mulai tahun 2023 dan seterusnya.

Sumber: AFP