NGAWI - Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menyatakan, pemerintah akan terus berupaya untuk menjaga agar harga gabah petani tidak jatuh di saat panen raya.

“Memang harga gabah harus segera ditentukan, jangan sampai harganya jatuh karena ini panen raya di mana-mana. Ini yang segera nanti akan diumumkan oleh Badan Pangan [Nasional], sehingga pembelian Bulog menjadi jelas. GKP (gabah kering panen)-nya berapa,” ujar Presiden usai melakukan Panen Raya Padi, di areal persawahan di Desa Kartoharjo, Ngawi, Jawa Timur, Sabtu (11/2/2023).

Pada kesempatan itu, Presiden mengatakan, setiap daerah memiliki tingkat kesuburan dan manajemen yang berbeda-beda sehingga hasil pertanian yang didapat juga berbeda.

“Setelah kemarin di Kebumen, kita sekarang ikut panen raya di Kabupaten Ngawi, Provinsi Jawa Timur. Saya melihat memang ada perbedaan, terutama di produktivitas per hektare. Di sini sudah ada yang mencapai 10,5 ton per hektare, ada yang 8 ton per hektare yang kemarin di sana 5,5-6 [ton per hektare],” ujar Presiden.

Presiden menambahkan, pemerintah melalui Badan Pangan Nasional (Bapanas) tengah menghitung ulang harga pokok pemerintah (HPP) untuk gabah dan beras sehingga harga di tingkat petani, pedagang, dan konsumen seimbang. Salah satu komponen perhitungan tersebut, kata Presiden, adalah biaya produksi petani.

“Yang sulit, pemerintah itu menyeimbangkan. Harga di petani wajar artinya dapat keuntungan, harga di pedagang wajar artinya pedagang dapat keuntungan. Harga di konsumen, di masyarakat juga wajar. Mencari keseimbangan seperti itu yang tidak gampang,” tutur Presiden.

Di akhir keterangan persnya, Presiden mengimbau seluruh petani di Indonesia untuk segera menanam padi kembali usai panen.

“Saya mengajak kepada seluruh petani di tanah air, karena ini airnya masih ada, masih ada hujan, setelah dipanen, jangan diberi jeda. Langsung diolah lagi tanah, tanam lagi, karena ini airnya masih ada,” pungkas Presiden

Turut mendampingi Presiden pada panen raya tersebut, di antaranya Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo,  Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung, Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi, Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa, dan Bupati Ngawi Ony Anwar Harsono.