JAKARTA - TikTok mengumumkan rezim keamanan data baru, yang dijuluki "Project Clover", di tengah meningkatnya tekanan dari anggota parlemen di kedua sisi Atlantik.

Parlemen Eropa, Komisi Eropa, dan Dewan Uni Eropa baru-baru ini melarang TikTok dari telepon staf karena meningkatnya kekhawatiran tentang perusahaan tersebut, yang dimiliki oleh perusahaan China ByteDance, dan apakah pemerintah China dapat mengambil data pengguna atau memajukan kepentingannya.

Sementara itu, Gedung Putih telah mendukung undang-undang yang memberikan kekuasaan baru kepada pemerintah untuk melarang aplikasi video TikTok milik China dan teknologi berbasis asing lainnya jika menimbulkan ancaman keamanan nasional.

Pada jumpa pers pada hari Rabu, TikTok mengatakan akan mulai menyimpan data pengguna Eropa secara lokal tahun ini, dengan migrasi berlanjut hingga 2024.

Sebagai bagian dari langkah ini, perusahaan mengonfirmasi akan segera membuka pusat data kedua di Irlandia, dan satu lagi di wilayah Hamar di Norwegia. Pusat data ini akan dioperasikan oleh pihak ketiga yang dirahasiakan.

“Kami adalah perusahaan pro-kepatuhan. Beri tahu kami apa masalahnya, lalu mari kita bekerja sama mencari solusinya. Itu adalah pendekatan kami di AS, itu adalah pendekatan kami di mana-mana, ”kata Theo Bertram, VP hubungan pemerintah dan kebijakan publik.

“Pendekatan kami sangat terbuka bagi pemerintah, regulator, dan pakar untuk memberi kami nasihat dan saran tentang bagaimana kami dapat melakukan ini dengan lebih efektif.”

Perusahaan mengatakan akan mengurangi transfer data ke luar wilayah, dan mengurangi akses karyawan ke data pengguna secara internal.

TikTok telah menggunakan strategi serupa di AS, yang dijuluki "Proyek Texas", dalam upaya menenangkan anggota parlemen yang bermusuhan.