• Info DPR

DPR Tak Yakin Pengoperasian KCJB Bisa Dilalukan Sesuai Target yang Ditentukan

Asrul | Rabu, 15/02/2023 02:03 WIB
DPR Tak Yakin Pengoperasian KCJB Bisa Dilalukan Sesuai Target yang Ditentukan Anggota DPR-RI dari Fraksi PKS Suryadi Jaya Purnawa

Jakarta - Anggota DPR-RI dari Fraksi PKS Suryadi Jaya Purnawa sebut bahwa pengoperasian Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) diperkirakan belum bisa dilaksanakan sesuai dengan target yang ditentukan.

Ia beralasan bahwa proyek tersebut sejak awal sudah bermasalah. Mulai dari pelaksanaan proyek yang awalnya akan dikerjakan oleh Jepang, namun pada akhirnya dalam tender justru dimenangkan oleh China.

"Lalu masalah pembengkakan biaya proyek serta beberapa kecelakaan konstruksi yang terjadi selama proses pembangunan proyek," kata Suryadi Jaya Purnama lewat pesan elektronik yang dikirimkan ke Jurnas.com melansir katakini.com, Selasa (14/2).

Masalah lainnya adalah kecelakaan atau tabrakan antara Kereta Pegawai dan Kereta Teknis pada proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung di Kampung Cempaka, Desa Campakamekar, Kabupaten Bandung Barat (KBB), Jawa Barat, Minggu, 18 Desember 2022 lalu. Kecelakaan tersebut menewaskan dua pekerja proyek asal China.

"Progres dari proyek pembangunan kereta cepat saat ini baru mencapai 84 persen, namun apabila proyek ini selesai sesuai dengan rencana pada bulan Juni 2023 maka masih perlu dilakukan uji coba kecepatan tinggi sebelum KCJB benar-benar dianggap layak untuk bisa digunakan secara komersial pada bulan Juli 2023," terang Legislator Dapil NTB 1 ini.

Tak hanya itu, permasalahan lainnya adalah soal uji coba yang hanya dilakukan cukup singkat sekitar dua bulan, yakni Juni hingga Juli 2023. Berkaca pada Jepang, negara yang sudah berpengalaman dalam perkeretaapian, membutuhkan satu tahun untuk melakukan pengujian dan verifikasi proyek kereta cepat.

"Banyak sekali data penting yang dikumpulkan selama uji coba, dimana kereta harus diuji pada kecepatan maksimum setelah posisi trek disesuaikan, yang penyesuaiannya bahkan terkadang hingga order milimeter karena harus sangat presisi," tegas Suryadi Jaya Purnama.

Oleh karena itu, dia meminta Pemerintah cermat sebelum mengoperasikan proyek KCJB tersebut. Jangan sampai terlalu dipaksakan yang pada akhirnya dapat menimbulkan risiko, termasuk kecelakaan.

Kita juga meminta agar Pemerintah segera menerbitkan regulasi dan berbagai standard yang diperlukan terkait operasional Kereta Cepat, agar masyarakat dapat menggunakan Kereta Cepat dengan aman dan nyaman," tegasnya.

"Kami mendesak agar proyek KCJB jangan sampai dijadikan pencitraan politik yang akhirnya memaksakan kesiapan operasionalnya. Kesalahan perhitungan biaya berdampak pada cost overrun, tapi kesalahan menetapkan jadwal operasional saat belum siap berdampak pada nyawa manusia penumpang kereta cepat. Siapa yang bertanggung jawab jika hal ini terjadi?” demikian Suryadi Jaya Purnama.

FOLLOW US