JAKARTA - Pemerintah Meksiko mengatakan pada hari Senin bahwa pihaknya menentang kemungkinan dimulainya kembali kebijakan imigrasi AS yang dikenal sebagai "Tetap di Meksiko" yang mengharuskan pencari suaka menunggu dengar pendapat AS di Meksiko.

Presiden Joe Biden berusaha untuk mengakhiri program tersebut, yang diperkenalkan oleh pemerintahan Trump dan saat ini ditangguhkan.

Tetapi negara bagian AS seperti Texas dan Missouri mengajukan gugatan agar program tetap aktif dan pada bulan Desember seorang hakim AS menghentikan upaya Biden, dengan mengatakan Departemen Keamanan Dalam Negeri telah gagal menjelaskan secara memadai mengapa kebijakan tersebut tidak efektif dan harus dihapuskan.

Kementerian luar negeri Meksiko tidak menyebutkan alasan penentangannya. Aktivis berpendapat kebijakan tersebut, yang secara resmi disebut Protokol Perlindungan Migran (MPP), meninggalkan migran di kota-kota perbatasan yang berbahaya di mana mereka menghadapi ancaman penculikan dan pemerasan.

Jika pemerintah Meksiko tetap teguh dalam penentangannya, pejabat AS kemungkinan harus mempertimbangkan apakah pencari suaka dapat tinggal di Amerika Serikat sementara klaim mereka dievaluasi atau membuat pengaturan lain untuk mengeluarkan mereka dari negara tersebut.

Sekitar 74.000 migran melewati Meksiko di bawah program tersebut ketika mantan Presiden Donald Trump berkuasa, kata kementerian luar negeri. Di bawah Biden, angka itu hanya 7.500.

Marsha Espinosa, juru bicara Departemen Keamanan Dalam Negeri AS, mengatakan dalam sebuah pernyataan kepada Reuters pada hari Senin bahwa Pemerintahan Biden akan terus berusaha menghentikan MPP melalui pengadilan.

"Kemampuan kami untuk menerapkan MPP berdasarkan perintah pengadilan selalu bergantung pada kesediaan pemerintah Meksiko untuk menerima pengembalian di bawah MPP," tambah Espinosa.

Pemerintahan Biden telah mencari alternatif untuk mengurangi masuknya migran ke perbatasan selatan AS, termasuk program yang memungkinkan beberapa warga Kuba, Haiti, Nikaragua, dan Venezuela untuk masuk melalui sistem penunjukan.

Menurut pejabat AS, program tersebut telah melihat beberapa keberhasilan karena jumlah migran dari negara-negara tersebut yang tertangkap melintasi perbatasan turun tajam dari Desember hingga Januari.

Organisasi hak asasi manusia telah mendorong agar warga negara lain disertakan.