JAKARTA - Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida pada hari Sabtu menegur salah satu sekretarisnya, yang mengatakan dia tidak ingin hidup berdampingan dengan pasangan lesbian, gay, biseksual atau transgender. Dia juga memperingatkan bahwa orang akan meninggalkan Jepang jika pernikahan sesama jenis diizinkan.

Dalam sambutannya yang dilaporkan oleh media lokal pada hari Jumat, Masayoshi Arai, seorang birokrat pemerintah yang bekerja untuk Kishida sejak Oktober, menambahkan dia bahkan tidak ingin melihat pasangan sesama jenis.

"Komentarnya keterlaluan dan sama sekali tidak sesuai dengan kebijakan pemerintah," kata Kishida dalam sambutannya yang disiarkan oleh lembaga penyiaran publik NHK.

Kishida mengatakan dia mungkin memecat Arai, yang kemudian meminta maaf atas komentar "menyesatkan" yang dibuat setelah Kishida mengatakan di parlemen bahwa pernikahan sesama jenis perlu dipertimbangkan dengan hati-hati karena potensi dampaknya terhadap struktur keluarga.

Komentar Arai memalukan bagi Kishida saat dia bersiap untuk menjamu para pemimpin lain dari negara-negara Kelompok Tujuh pada bulan Mei. Tidak seperti Jepang, yang telah diperintah oleh Partai Demokrat Liberal (LDP) yang konservatif selama hampir tujuh dekade terakhir, anggota G7 lainnya mengizinkan pernikahan atau serikat sipil untuk pasangan sesama jenis.

Itu juga bisa semakin mengikis dukungan publiknya, yang menurut jajak pendapat baru-baru ini telah berkurang setengahnya menjadi sekitar 30% sejak tahun lalu menyusul serangkaian pengunduran diri pejabat senior.

Pengunduran diri tersebut termasuk Mio Sugita, seorang wakil menteri urusan dalam negeri dan komunikasi, yang berhenti pada bulan Desember karena komentar tentang orang-orang LGBT, dan tentang komunitas Ainu asli Jepang.

Dalam survei yang diterbitkan oleh NHK pada Juli 2021, dua bulan sebelum Kishida menjadi perdana menteri, 57% dari 1.508 responden mengatakan mereka mendukung pengakuan hukum serikat sesama jenis.

Karena mereka tidak diperbolehkan untuk menikah, pasangan sesama jenis tidak dapat mewarisi aset satu sama lain dan ditolak hak orang tua untuk anak masing-masing.

Pada bulan November, pengadilan Tokyo menguatkan larangan pernikahan sesama jenis, tetapi juga mengatakan kurangnya perlindungan hukum untuk keluarga sesama jenis melanggar hak asasi mereka.