JAKARTA – Mengawali tahun 2023, Media Sosial (Medsos) DPR RI meraih lima nominasi dalam perhelatan Government Social Media Summit (GSMS) tahun 2022.

“Tentu (kami) berbangga atas prestasi ini. Ini adalah hasil kerja luar biasa kerja teman-teman di DPR RI. Pun, ini menjadi tantangan bagi kita ke depan, agar editorial pemberitaan harus lebih baik, harus lebih bisa memenuhi kebutuhan masyarakat terkait dengan informasi DPR,” kata Kepala Biro Pemberitaan Parlemen, Indra Pahlevi seperti dilansir dpr.go.id (12/1/2022).

Penghargaan ini, baginya, adalah pencapaian yang luar biasa.

Ia menegaskan DPR RI selalu berupaya aktif untuk menjangkau berbagai elemen masyarakat Indonesia, mulai dari Sabang hingga Merauke. Harapannya, kegiatan dan kebijakan yang dilahirkan di DPR RI terkini bisa tersampaikan secara informatif di seluruh kanal berita, termasuk media sosial DPR RI.

“Saya yakin ke depannya, DPR RI akan semakin dikenal, tidak hanya sekadar lembaga saja. Tetapi juga, (dikenal) juga (dari sisi) kinerja DPR RI. Ini adalah pencapaian yang luar biasa. Kami tidak akan berhenti melakukan yang terbaik,” pungkas mantan wartawan di salah satu harian lokal di Yogyakarta ini.

Sebagai Informasi, dalam Government Social Media Summit (GSMS) tahun 2022, salah satu kanal berita DPR RI, Media Sosial DPR RI masuk ke dalam lima nominasi yang bersaing dengan berbagai lembaga pemerintah di Indonesia. Kelimanya adalah kategori Winner Most Active (Lembaga), Finalis Best Campaign (Lembaga), Finalis Best Performance in G20 Campaign (Lembaga), Finalis Best Use of Video (Lembaga), dan Finalis Best Account (Lembaga).

Dari berbagai nominasi tersebut, media sosial DPR RI dianugerahi sebagai pemenang untuk nominasi media sosial lembaga yang paling aktif (Most Active). Diketahui, GSMS merupakan sebuah perhelatan puncak tahunan untuk mengapresiasi lembaga-lembaga pemerintahan yang memiliki kinerja baik dalam mengelola media sosial berdasarkan hasil pemantauan para juri profesional di bidangnya. Adapun tema GSMS 2022 adalah Media Sosial sebagai Episentrum Komunikasi Publik Pemerintah.