JAKARTA - Partai Buruh memilih melakukan cara diplomasi guna menyikapi penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No.2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Perppu Ciptaker). Partai yakin Presiden Joko Widodo (Jokowi) mau mendengar aspirasi buruh dalam diplomasi tersebut.

"Langkah pertama tentu langkah diplomasi. Partai Buruh percaya dengan Presiden Jokowi tentu akan mendengar karena yang buat ini kan bukan Pak Presiden Jokowi, tapi tim Kementerian Perekonomian," kata Presiden Partai Buruh, Said Iqbal
dalam konferensi pers secara daring, Senin (2/1/2023).

"Anda bisa bilang `Pak Presiden harus tanggung jawab` iya tapi jangan `dibohongin` dong. Kan berbahaya kalau kayak gitu. Jangan ABS (Asal Bapak Senang). Jelaskan harusnya pasal per pasal yang penting," paparnya.

Selain diplomasi, kata Said, Partai Buruh akan menempuh jalur hukum dengan mengajukan uji materi atau judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK) jika protes Perppu Ciptaker melalui jalur diplomasi tidak berhasil.

"Kalau diplomasi ini tidak jalan, jalur hukum akan kita tempuh. Tapi kita konsultasi dulu dengan ahli tata negara Partai Buruh, Said Salahuddin. Boleh tidak Perppu di-judicial review, kan Perppu harus dibawa ke DPR dulu. DPR putuskan baru sampai undang-undang baru dapat nomor. Kalau sudah dapat nomor kan baru bisa judicial review," ujarnya.

Said kembali menegaskan bahwa Partai Buruh meyakini Jokowi akan mendengarkan suara pihaknya yang mewakili kelas pekerja.

Ia berharap langkah diplomasi yang Partai Buruh tempuh berjalan lancar, sehingga pihaknya tak perlu mengajukan judicial review ke MK.

"Judicial review kalau sudah dipastikan nomor undang-undangnya setelah dibawa ke DPR. Tapi kita lihat perkembangannya mudah-mudahan diplomasi jalan," kata Said.

Said menuturkan sampai saat ini pihaknya belum merencanakan aksi besar-besaran memprotes Perppu Ciptaker yang dinilai banyak pihak semakin pro-pengusaha dan investor itu. Partai Buruh, katanya, akan melihat perkembangan sikap pemerintah terlebih dahulu sebelum memutuskan aksi.

"Bagaimana aksi kita lihat perkembangan daripada sikap pemerintah, sikap DPR yang akan menerima Perppu itu bagaimana," ucapnya.

"Baru Partai Buruh bersama serikat buruh, Serikat Petani, dan kelas pekerja lainnya akan menggelar aksi kalau isi Perppu tidak sesuai. Tapi produk Perppu-nya kita setuju," pungkasnya.