Padang - Upaya pemerintah dalam mengoptimalkan produksi padi terus dilakukan melalui berbagai program unggulan. Di antaranya penggunaan varietas unggul baru (VUB), pemanfaatan teknologi mekanisasi, pendampingan penyuluh-petani dan pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebagai fasilitas dalam mengembangkan usaha tani.

Terkait hal ini, Pakar pangan dari Universitas Andalas, Muhammad Makky, menilai berbagai kebijakan tersebut sudah sangat tepat dan dirasakan langsung oleh para petani Indonesia. Namun begitu, kata Makky, tata kelola pertanian harus disinergikan dengan lembaga dan kementerian lainnya.

“Kenaikan harga beras tentu dipengaruhi oleh berbagai faktor, bukan hanya dari aspek produksi, namun hal lainnya seperti rantai pasok dan bahkan kondisi eksternal seperti dampak konflik Rusia dan Ukraina," kata Makky, Rabu, (21/12).

"Selain itu sesuai data BPS, produksi pangan masih dalam kategori baik, dan tentunya, dengan sinergi lintas Kementerian dan Lembaga, upaya untuk menjaga inflasi akibat resiko kenaikan harga pangan dapat diminimalisir" sambungnya.

Menurut Makky, produksi yang ada saat ini ada seyogyanya sudah mencukupi kebutuhan minimum. Selain itu, apabila mengacu data BPS, stok beras nasional seharusnya berada pada level aman.

"Bila kita pegang data BPS terkait stok beras nasional, seharusnya kita pada posisi aman. Upaya produksi sudah maksimal. Hanya saja harga naik inikan memang dipengaruhi kenaikan harga beras dunia, yang sejak juli 2020 terus meningkat sesuai laporan USDA” katanya.

Sementara itu, Akademisi IPB, Sahara, meminta pemerintah untuk menguatkan data digital dalam mengetahui berapa jumlah produksi beras nasional secara realtime. Menurutnya, digitalisasi sangat penting terutama untuk jumlah produksi di lingkup petani dan penggiling padi.

"Di era digital ini sudah saatnya pemerintah membangun data digital terkait berapa produksi beras di Indonesia dari waktu kewaktu," ujarnya.

Terpisah, Akademisi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta) Banten, Asih Mulyaningsih menilai kondisi beras Indonesia berdasarkan data BPS tahun ini dalam kondisi aman karena ada surplus 1,7 juta ton. Posisi ini bahkan bisa bertambah banyak dengan pasokan panen raya pada Januari-Februari tahun depan.

Dia berharap, Indonesia sebagai negara agraris mampu mewujudkan swasembada beras seperti halnya 3 tahun lalu, dimana FAO dan IRRI memberikan penghargaan kepada Presiden Joko Widodo.

"Capaian tersebut sangat membanggakan bangsa Indonesia karena jumlah beras saat melimpah," jelasnya.