JAKARTA - Anggota Komisi IX DPR RI Ratu Ngadu Bonu Wulla meminta Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Pemprov NTB) untuk terus melakukan sosialisasi kesehatan guna menekan angka stunting (kekerdilan) di masyarakat.

Menurutnya, persoalan stunting ini harus diselesaikan. Kalau tidak, akan menjadi masalah bagi Sumber Daya Manusia (SDM) bangsa Indonesia ke depannya. Karena itu, faktor kesehatan masyarakat menjadi hal utama yang tidak boleh luput dari perhatian.

“Kita berharap target (penurunan angka prevalensi stunting berada di bawah) 14 persen di tahun 2024 ini secara nasional bisa tercapai ya. Kita tadi sudah melihat adanya penurunan (angka stunting). Kita yakin (sudah ada) kerja sama yang baik antara Pemerintah dan seluruh pihak untuk menekan angka Stunting ini. Apalagi sudah terbentuknya Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) dari tingkat Pemerintah Pusat, Provinsi, (hingga) Kabupaten agar meminta masyarakat untuk menghindari pernikahan dini untuk mencegah kasus ini,” jelas Ratu Ngadu Bonu Wulla saat melakukan Kunjungan Kerja Reses Komisi IX DPR RI ke Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Jumat (16/12/2022) seperti dilansir dpr.go.id, Minggu (18/12/2022).

Politisi Fraksi Partai NasDem itu juga mengatakan dalam Perpres 72 Tahun 2021 ditegaskan bahwa Presiden Joko Widodo telah menunjuk Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) sebagai ketua pelaksana untuk penurunan Stunting di setiap daerah. “Karena itu, kami selalu berkunjung menanyakan angka Stunting itu sudah benar-benar menurun atau tidak, karena 2045 menuju Indonesia emas itu angka stuntingnya harus 14 persen untuk Indonesia,” jelasnya.

Di sisi lain, ia juga menyoroti beberapa infrastruktur maupun Sumber Daya Manusia (SDM) yang masih belum tersedia di rumah sakit di Mandalika. Termasuk, belum adanya kerja sama dengan BPJS. Karena itu, ia meminta untuk persoalan fasilitas kesehatan ini untuk lebih ditingkatkan dalam melayani masyarakat. Apalagi, menurutnya, NTB ini daerah pariwisata dengan potensi yang sangat luar biasa.

“Karena itu, kami dari Komisi IX DPR RI menyatakan (Mandalika menjadi) salah satu potensi yang bisa dikembangkan lewat sektor pariwisata untuk meningkatkan Ekonomi masyarakat. Di mana sudah ada kerjasama dengan MotoGP kurang lebih 10 tahun. Ini kan bisa menjadikan rumah sakit yang berada di Nusa Tenggara Barat ini menjadi Internasional dan ini sangat penting untuk dilengkapi dalam persyaratan memenuhi standar dengan bisa memberikan pelayanan maksimal terhadap khususnya masyarakat sekitar,” pungkas Ratu.