JAKARTA - Swedia mendeportasi seorang pria Kurdi yang diduga memiliki hubungan dengan kelompok militan Kurdi PKK, kata seorang menteri pemerintah kepada Televisi Swedia, karena Ankara terus menekan negara Nordik itu untuk memenuhi tuntutannya sebagai imbalan atas keanggotaan NATO.

Mahmut Tat telah mencari suaka di Swedia pada tahun 2015 setelah dijatuhi hukuman di Turki selama enam tahun dan 10 bulan karena diduga memiliki hubungan dengan PKK. Permohonan suaka terakhirnya ditolak tahun lalu oleh Badan Migrasi Swedia.

Menteri Migrasi Swedia Maria Malmer Stenergard tidak menjawab permintaan komentar tetapi mengatakan kepada SVT bahwa pemerintah tidak berperan dalam keputusan tersebut. "Ini tentang kasus deportasi di mana permohonan suaka seseorang ditolak," katanya kepada SVT. "Pemerintah tidak memiliki peran dalam memutuskan permohonan suaka."

Televisi negara Turki TRT mengatakan Tat dikirim ke penjara Istanbul pada Sabtu. Pihak berwenang Swedia tidak segera tersedia untuk dimintai komentar.

Swedia dan Finlandia mendaftar pada bulan Mei untuk bergabung dengan NATO sebagai tanggapan atas invasi Rusia ke Ukraina, tetapi mendapat keberatan dari Turki, yang menuduh kedua negara menyembunyikan militan dari Partai Pekerja Kurdistan (PKK) yang dilarang dan kelompok lainnya.

Turki mengatakan pada hari Rabu bahwa Swedia dan Finlandia telah membuat kemajuan menuju keanggotaan NATO tetapi mereka masih perlu berbuat lebih banyak untuk memenuhi tuntutan Ankara dalam menangani kelompok militan.

Orang lain yang dicari oleh Ankara adalah orang-orang yang diduga memiliki hubungan dengan Fethullah Gulen—seorang ulama Turki yang tinggal di Amerika Serikat dan dituduh mendalangi upaya kudeta yang gagal tahun 2016 terhadap Erdogan.

Stockholm dan Helsinki menyangkal menyembunyikan militan tetapi telah berjanji untuk bekerja sama dengan Ankara untuk sepenuhnya mengatasi masalah keamanannya dan juga mencabut embargo senjata.

NATO membuat keputusannya berdasarkan konsensus, artinya kedua negara memerlukan persetujuan dari 30 negara. Hanya Turki yang masih menentang keanggotaan kedua negara.