JAKARTA - Seorang pembuat film Jepang yang dipenjara selama hampir empat bulan di Myanmar menggambarkan beberapa penahanannya di sana sebagai "neraka" dan meminta Tokyo untuk mengambil sikap lebih keras terhadap pelanggaran hak asasi manusia di negara yang dikuasai militer itu.

Negara Asia Tenggara itu berada dalam kekacauan sejak militer menggulingkan pemerintah terpilih tahun lalu. Junta telah menangkap ribuan orang termasuk politikus, mahasiswa, wartawan dan orang asing karena berusaha meredam perbedaan pendapat.

"Mengerikan. Saya mengerti konsep neraka," kata Toru Kubota kepada wartawan di Tokyo, menggambarkan kondisi di penjara polisi tempat dia pertama kali ditahan setelah ditahan dalam sebuah protes pada Juli.

Dia berkata bahwa dia hampir tidak bisa berbaring untuk tidur di sel kecil yang penuh sesak yang kotor dan tidak sehat itu dan dia menyaksikan tahanan lain dipukuli dengan pentungan.

Dia kemudian dipindahkan ke penjara Insein era kolonial Myanmar yang terkenal di mana dia ditahan di sel isolasi, katanya.

Seorang juru bicara junta Myanmar tidak segera menanggapi permintaan komentar.

Dihukum 10 tahun karena melanggar undang-undang penghasutan dan komunikasi, Kubota dibebaskan dalam amnesti massal bulan ini bersama mantan duta besar Inggris dan penasihat ekonomi Australia untuk pemimpin terguling Aung San Suu Kyi.

Penasihat ekonomi, Sean Turnell, juga menggambarkan sel-sel kotor dan harus makan dari ember saat berada di penjara Myanmar dalam sebuah wawancara dengan surat kabar The Australian pada hari Senin.

icky Bowman, duta besar Inggris dari 2002-2006 yang mengepalai kelompok yang mempromosikan bisnis etis di Myanmar, telah dipenjara karena pelanggaran imigrasi.

Tokyo telah memotong bantuan ke Myanmar dan meminta militer untuk menghentikan kekerasan tetapi tanggapannya lebih terkendali daripada sanksi ketat yang diberlakukan oleh Amerika Serikat, Uni Eropa, dan lainnya.

"Saya berharap pemerintah Jepang akan mengambil sikap yang lebih kuat terhadap militer Myanmar," kata Kubota, seraya menambahkan bahwa setiap dana yang mengalir dari Jepang ke Myanmar harus diawasi dengan cermat.

Kementerian luar negeri Jepang tidak segera dapat berkomentar.