JAKARTA - Dalam momentum peringatan Hari Guru 2022, eksistensi guru terus menjadi perhatian seiring dengan tuntutan peningkatan sebaran pendidikan berkualitas. Di satu sisi, guru dituntut mengajarkan pola-pola baru agar bisa menjadi katalisator dalam menciptakan Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul dan berkarakter. Namun, di sisi lainnya masih banyak masalah fundamental yang dihadapi oleh guru, seperti jumlahnya yang kurang hingga kualitas guru yang belum mendapatkan pendidikan sesuai standar dan banyaknya guru yang masih berstatus honorer.

Para guru atau tenaga pendidik (tendik) di Jambi mengeluhkan kurangnya infrastruktur untuk menunjang tuntutan digitalisasi pendidikan. Mereka juga mengeluh kurangnya dukungan dari orang tua dan pemerintah daerah untuk mengimplementasikan Kurikulum Merdeka Belajar, dan belum meratanya kesempatan belajar untuk komunitas guru.

Hal itu terungkap dalam Diskusi Publik bertajuk “Peningkatan Sebaran Pendidikan Berkualitas: Merumuskan Konsensus Pemerintah, Sekolah, dan Guru di Jambi pada Kamis (24/11/2022).

Direktur Utama Synergy Policies, Dinna Prapto Raharja mengatakan berbagai permasalahan guru dan sekolah perlu segera mendapatkan perhatian dari semua pihak.

“Peningkatan komunikasi dan berbagi pengalaman para guru berkali-kali muncul dalam diskusi. Kegiatan hari ini memberi contoh bahwa kegiatan berbagi pengalaman bisa dilakukan dengan relatif terjangkau lewat zoom. Dengan demikian para guru dari berbagai provinsi bisa saling menguatkan, mendiskusikan berbagai tantangan dan menemukan solusi yang kreatif,” ungkap Dinna melalui keterangan tertulis, Jumat (25/11/2022).

Dinna juga mengungkap berbagai kesepakatan yang muncul dalam diskusi tersebut. Di antaranya, pertama, dibutuhkan kolaborasi semua pihak untuk sebaran pendidikan berkualitas mulai dari sekolah, masyarakat, dinas pendidikan dan pemerintah daerah, serta optimalisasi kolaborasi dengan lembaga-lembaga filantropi.

Kemudian diperlukan faktor penunjang seperti internet, dan infrastruktur lainnya untuk mendukung Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar (IKM).

Diskusi itu juga memunculkan perlu adanya forum yang melahirkan regulasi daerah berbasis kesamaan komitmen untuk meningkatkan kualitas pendidikan di tingkat SD/SMP agar di tingkat SMA lebih  jugbaik.

“Sedangkan dalam dalam kebijakan di tingkat nasional, harus ada peluang pelatihan bagi guru,” katanya.