JAKARTA - Menteri luar negeri Korea Utara Choe Son Hui pada hari Senin menuduh Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres berpihak pada Amerika Serikat dan gagal mempertahankan ketidakberpihakan dan objektivitas.

"Baru-baru ini saya sering menganggap sekretaris jenderal PBB sebagai anggota Gedung Putih AS atau Departemen Luar Negerinya," kata Choe Son Hui dalam pernyataan yang disiarkan oleh media pemerintah yang membela hak Korut yang bersenjata nuklir untuk mengembangkan senjata untuk pertahanan diri sendiri.

Sementara itu, menteri luar negeri negara-negara industri utama Kelompok Tujuh (G7) pada hari Minggu mengatakan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa perlu mengambil "langkah-langkah signifikan" dalam menanggapi peluncuran rudal balistik antarbenua terbaru oleh Korea Utara.

Dewan Keamanan akan membahas Korea Utara dalam pertemuan pada hari ini atas permintaan Amerika Serikat, menyusul serangkaian peluncuran uji coba rudal terbaru tahun ini. "Tindakan (Korea Utara) menuntut tanggapan yang bersatu dan kuat dari komunitas internasional," kata para menteri Amerika Serikat, Jepang, Kanada, Jerman, Inggris, Prancis, dan Italia.

Pyongyang pada Jumat menguji rudal balistik yang mampu mencapai daratan AS tak lama setelah memperingatkan "tanggapan militer yang lebih keras" terhadap Washington yang meningkatkan kehadiran keamanannya di wilayah tersebut.

Pernyataan G7 mengatakan tes hari Jumat adalah "tindakan sembrono" dan "pelanggaran terang-terangan" terhadap resolusi PBB.

"Rangkaian peluncuran rudal balistik yang melanggar hukum yang belum pernah terjadi sebelumnya yang dilakukan oleh (Korea Utara) pada tahun 2022 menimbulkan ancaman serius bagi perdamaian dan keamanan regional dan internasional," kata pernyataan G7, dan menambahkan bahwa negara itu tidak dapat dan tidak akan pernah memiliki status dari negara senjata nuklir.