JAKARTA - Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) terus meningkatkan aksi stabilisasi ketersediaan dan harga beras melalui operasi pasar atau program Ketersediaan Pasokan dan Stabilisasi Harga (KPSH). Program ini melibatkan Perum Bulog.

Kepala NFA Arief Prasetyo Adi, dalam keterangannya di Jakarta, Senin (14/11/2202), mengatakan sampai dengan 13 November Bulog telah menyalurkan KPSH beras medium sebanyak 891 ribu ton, dengan realisasi terbesar di wilayah Jawa Timur, Sulawesi Selatan dan Barat, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan DKI Jakarta.

Aksi KPSH tersebut dilakukan di 34 provinsi, dengan jumlah realisasi tertinggi di Jawa Timur sebanyak 156 ton, disusul Sulawesi Selatan dan Barat 118 ribu ton, Jawa Tengah 107 ribu ton, Jawa Barat 97 ribu ton, dan DKI Jakarta dan Banten 55 ribu ton. Sedangkan untuk realisasi di provinsi lain jumlahnya bervariasi dari rentang 3 ribu ton sampai dengan 42 ribu ton.

“Upaya stabilisasi ketersediaan dan harga beras ini merupakan bagian dari intervensi dan kehadiran pemerintah untuk mengendalikan harga beras di tingkat konsumen yang terindikasi mengalami kenaikan di atas harga eceran tertinggi (HET) belakangan ini. Kondisi ini tidak terlepas dari naiknya biaya produksi seperti pupuk, serta biaya angkut,” ujar Arief.

Dia melanjutkan, harga beras medium yang disalurkan Bulog dalam program KPSH berada di bawah HET, seperti yang dilakukan di DKI Jakarta saat ini melalui penyaluran beras medium seharga Rp8.900/kg ke Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC).

Langkah stabilisasi harga beras ini sejalan dengan upaya ekstra pengendalian inflasi pangan. Beras merupakan salah satu komoditas strategis yang fluktuasi harganya harus terus dipantau karena berpengaruh pada angka inflasi.

Dalam rangka keberlanjutan, Arief menjelaskan, langkah KPSH tidak bisa dilakukan secara parsial. Menurutnya, aksi ini perlu dibarengi dengan peningkatan penyerapan dan pengadaan cadangan beras pemerintah yang dikelola oleh Bulog. Saat ini, Bulog memiliki stok sebesar 651 ribu ton beras.

“Kita terus mendorong peningkatan stok beras Bulog sampai dengan 1,2 juta ton di akhir tahun ini. Hal ini penting untuk menjaga ketahanan pangan kita serta memastikan pemerintah memiliki cadangan yang cukup untuk melakukan intervensi pasar, sehingga harga beras dapat terkendali sepanjang tahun,” katanya.

Untuk memenuhi target peningkatan stok 1,2 juta ton tersebut, pihaknya telah menyiapkan sejumlah langkah. Yakni mengoptimalkan penyerapan dan pengadaan beras dalam negeri.

Bulog telah menjalin kesepakatan dengan provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, dan Jawa Timur tentang Pengadaan Beras yang ditandatangani Pimpinan Wilayah Bulog bersama perwakilan berbagai instansi terkait seperti perwakilan Kementerian Pertanian, Kepala Dinas Urusan Pangan setempat, Unsur TNI, dan Satgas Pangan.

Melalui kesepakatan tersebut, akan dilakukan pengadaan beras sebanyak 247 ribu ton, dengan rincian 58 ribu ton dari wilayah Jawa Barat, 147 ribu ton dari Jawa Tengah, 12 ribu ton dari DI Yogyakarta, dan 30 ribu ton dari Jawa Timur.

“NFA sendiri menargetkan pengadaan gabah/beras dalam negeri untuk cadangan beras pemerintah dapat mencapai 850 ribu ton, jumlah tersebut berasal dari 16 provinsi penghasil beras di Indonesia,” kata Arief.