JAKARTA - Pejabat militer Burkina Faso, partai politik dan pemimpin masyarakat sipil pada hari Jumat secara resmi menunjuk kapten tentara Ibrahim Traore sebagai presiden transisi negara itu, dua minggu setelah ia merebut kekuasaan dalam kudeta kedua Burkina Faso tahun ini.

Sekitar 300 delegasi bertemu selama dua hari di ibu kota, Ouagadougou, untuk menguraikan rencana mengembalikan negara Afrika Barat itu ke pemerintahan konstitusional.

Burkina Faso sedang berjuang dengan pemberontakan kekerasan yang dilakukan oleh kelompok-kelompok yang terkait dengan Al Qaeda dan Negara Islam. Kekerasan itu dimulai di negara tetangga Mali pada tahun 2012 dan telah menyebar ke negara-negara lain di selatan Gurun Sahara.

Kekerasan telah menewaskan ribuan orang, membuat hampir dua juta orang mengungsi dan memicu ketidakstabilan politik.

Frustrasi atas ketidakamanan yang berkembang mendorong dua kudeta di Burkina Faso tahun ini, dan dua di Mali sejak 2020.

Traore, kapten yang memimpin kudeta 30 September, diperkirakan akan ditunjuk sebagai kepala pemerintahan sementara Burkina Faso.

Hal itu ditegaskan ketika para delegasi mengadopsi pasal piagam yang mengatakan ketua Gerakan Patriotik untuk Pengamanan dan Pemulihan (MPSR), kelompok perwira yang dipimpin oleh Traore, akan menjadi presiden transisi, menurut empat sumber di ruangan itu.

Traore telah membuat komitmen dalam pernyataan untuk garis waktu transisi demokrasi yang disepakati antara pendahulunya, Paul-Henri Damiba, dan Komunitas Ekonomi Negara-Negara Afrika Barat (ECOWAS) untuk memulihkan tatanan konstitusional pada Juli 2024.

Piagam transisi yang diusulkan junta baru selaras dengan yang sebelumnya, disetujui dalam pertemuan serupa setelah Damiba merebut kekuasaan pada Januari.

Ini menyatakan bahwa presiden sementara tidak akan memenuhi syarat untuk mencalonkan diri dalam pemilihan presiden, legislatif dan kotamadya yang menandai berakhirnya mandatnya.

ECOWAS sedang berjuang untuk memfasilitasi kembalinya tatanan konstitusional di Burkina Faso, Guinea dan Mali, yang semuanya telah mengalami pengambilalihan militer sejak 2020.

Kudeta, termasuk satu di Chad, telah menimbulkan kekhawatiran kemunduran demokrasi di Afrika Barat dan Tengah dengan latar belakang pemberontakan Islam yang merajalela.