JAKARTA - Perdana Menteri Thailand Prayuth Chan-ocha pada hari Senin memerintahkan lembaga penegak hukum untuk memperketat aturan kepemilikan senjata dan menindak penggunaan narkoba, menyusul pembunuhan massal oleh seorang mantan polisi di sebuah pusat penitipan anak yang membuat negara itu terkejut.

Sebanyak 36 orang termasuk 24 anak-anak tewas dalam amukan pisau dan senjata pekan lalu oleh seorang mantan polisi yang kemudian bunuh diri di Uthai Sawan, sebuah kota 500 km timur laut Bangkok. Itu adalah salah satu korban tewas anak terburuk dalam pembantaian oleh seorang pembunuh tunggal.

Prayuth telah menginstruksikan pihak berwenang untuk secara proaktif mencari dan menguji penggunaan obat-obatan terlarang di kalangan pejabat dan masyarakat, dan meningkatkan perawatan bagi para pecandu, kata juru bicara pemerintah Anucha Burapachaisri dalam sebuah pernyataan.

Perdana menteri telah memerintahkan pencatat pemerintah untuk mencabut lisensi senjata dari pemilik terdaftar yang dilaporkan berperilaku dengan cara yang "mengancam masyarakat" dan "menciptakan kekacauan atau menyebabkan kerusuhan", kata Anucha, di samping tindakan keras terhadap penjualan senjata ilegal, penyelundupan senjata, dan penggunaan senjata api ilegal.

Pihak berwenang Thailand berencana untuk menarik senjata dari pejabat dan petugas polisi yang telah menyalahgunakan senjata api mereka atau berperilaku agresif saat bertugas.

Pemeriksaan kesehatan mental secara teratur juga akan diperlukan bagi pemohon dan pemegang lisensi senjata, kata Kepala Polisi Jenderal Polisi Damrongsak Kittprapas kepada wartawan.

Kepemilikan senjata di Thailand tergolong tinggi dibandingkan dengan beberapa negara lain di Asia Tenggara. Senjata ilegal, banyak yang dibawa dari negara-negara yang dilanda perselisihan, adalah hal biasa.