JAKARTA - Lima remaja dengan kelompok Hong Kong yang mengadvokasi kemerdekaan dari pemerintahan China diperintahkan oleh hakim pada hari Sabtu untuk menjalani hukuman hingga tiga tahun di penjara, karena mendesak sebuah "revolusi bersenjata" dalam kasus keamanan nasional.

Kelimanya, beberapa di antaranya adalah anak di bawah umur berusia antara 15 dan 18 tahun pada saat dugaan pelanggaran, telah mengaku bersalah karena "menghasut orang lain untuk menumbangkan kekuasaan negara" melalui sebuah kelompok bernama "Kembali Berani".

Hukuman untuk dua orang lagi, yang berusia 21 dan 26 tahun, akan dijatuhkan di kemudian hari.

Hakim Kwok Wai-kin merinci bagaimana para terdakwa menganjurkan "revolusi berdarah" untuk menggulingkan negara Tiongkok di stan-stan jalanan, dan di Instagram dan Facebook setelah mengadopsi undang-undang keamanan nasional yang diberlakukan Tiongkok.

Kwok menyebut dugaan penghasutan itu sebagai kejahatan serius, tetapi bagaimanapun juga memperhitungkan "usia dan ketidakdewasaan" mereka saat ia menghukum mereka ke pusat pelatihan, atau fasilitas penahanan untuk anak muda, daripada penjara.

Lama tinggal, dibatasi tiga tahun, diserahkan kepada otoritas pemasyarakatan untuk memutuskan. "Bahkan jika hanya satu orang yang dihasut oleh mereka, stabilitas sosial Hong Kong dan keselamatan penduduk mungkin sangat terancam," tambah Kwok.

"Tidak ada bukti untuk secara langsung membuktikan bahwa ada orang yang dihasut oleh para terdakwa untuk menumbangkan kekuasaan negara, tetapi risiko nyata ini ada."

Empat dari lima telah ditahan selama lebih dari satu tahun, dengan hanya satu jaminan yang diberikan.

Jaksa Anthony Chau dan Stella Lo sebelumnya mengatakan kepada pengadilan bahwa pamflet kelompok itu menyebutkan Revolusi Prancis dan Ukraina sebagai contoh pemberontakan bersenjata yang berhasil, dan mengutip Mao Zedong tentang revolusi sebagai "tindakan kekerasan dari satu kelas menggulingkan yang lain".

Jaksa merinci bagaimana polisi menyita bendera, selebaran, senapan angin, amunisi, dan tongkat yang dapat diperpanjang di sebuah bangunan industri.

Setidaknya 22 orang yang terkait dengan kelompok itu ditangkap tahun lalu. Beberapa menghadapi tuduhan terpisah berkonspirasi untuk melakukan terorisme di bawah undang-undang keamanan.

Pihak berwenang di Beijing dan Hong Kong mengatakan undang-undang keamanan telah memulihkan stabilitas pusat keuangan global setelah protes massal anti-pemerintah dan pro-demokrasi pada 2019.

Pakar hak asasi manusia di Komite Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa, bagaimanapun, menyerukan agar undang-undang itu dicabut dalam laporan Juli, di tengah kekhawatiran itu digunakan untuk menindak kebebasan mendasar.