BADUNG  - Konferensi Tingkat Tinggi Civil 20 (KTT C20) mendesak pemimpin negara G20 mengadopsi rekomendasi dari masyarakat sipil yang dibahas dalam KTT G20 pada 15-16 November 2022.

Chair Civil 20 (C20) Sugeng Bahagijo pada sela-sela kegiatannya memimpin Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) C20 di Nusa Dua, Badung, Bali, menyampaikan pihaknya telah menyusun rangkaian rekomendasi kebijakan (C20 Policy Pack) yang sejalan dengan agenda utama G20.

"Kami meminta semua pemimpin G20 untuk mengakhiri kepentingan mereka sendiri dan bekerja sebagai front persatuan untuk menyelesaikan krisis. Saatnya berkolaborasi dalam mempromosikan perdamaian dunia dan kemanusiaan dengan meningkatkan upaya pemulihan untuk situasi global saat ini," kata Sugeng Bahagijo di Bali, Rabu (5/10).

Ia menjelaskan C20 telah bekerja selama kurang lebih 8 bulan untuk menyusun paket rekomendasi kebijakan yang nantinya akan diserahkan ke Pemerintah Indonesia selaku ketua G20 tahun ini.

Paket rekomendasi itu dijadwalkan diserahkan ke Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, yang juga menjabat sebagai Ketua Sherpa Track G20, pada hari kedua rangkaian KTT C20, Kamis (6/10).

Dalam paket rekomendasi itu, yang akan difinalisasi, Kamis, beberapa isu menjadi perhatian, di antaranya terkait inklusivitas dan perhatian terhadap hak-hak penyandang disabilitas dan hak perempuan, percepatan transisi menuju energi bersih, serta penghargaan terhadap kelompok rentan dan minoritas.

C20 yang merupakan forum resmi G20 menggelar pertemuan puncaknya/KTT di Bali pada 5--7 Oktober 2022.

Dalam pertemuan itu, anggota C20 yang terdiri atas perwakilan dari organisasi masyarakat sipil dari anggota G20 dan negara lainnya, merampungkan paket rekomendasi kebijakan yang bakal diserahkan ke pemerintah Indonesia selaku ketua G20 tahun ini.