JAKARTA - Yunani ingin melakukan dialog konstruktif dengan Turki berdasarkan hukum internasional tetapi tetangganya di Aegea harus menghentikan eskalasi provokasi yang belum pernah terjadi sebelumnya, kata menteri luar negeri Yunani pada hari Minggu.

Kedua negara, yang merupakan sekutu Organisasi Perjanjian Atlantik Utara (NATO) tetapi musuh bersejarah - telah berselisih selama beberapa dekade karena berbagai masalah, termasuk di mana landas kontinen mereka dimulai dan berakhir, penerbangan di Laut Aegea dan Siprus yang terbelah.

"Terserah Turki untuk memilih apakah akan melakukan dialog seperti itu atau tidak, tetapi bahan dasarnya harus de-eskalasi," kata Nikos Dendias kepada surat kabar Proto Thema dalam sebuah wawancara.

Bulan lalu, Uni Eropa menyuarakan keprihatinan atas pernyataan Presiden Turki Tayip Erdogan yang menuduh Yunani, anggota Uni Eropa, menduduki pulau-pulau demiliterisasi di Laut Aegea dan mengatakan Turki siap "melakukan apa yang diperlukan" ketika saatnya tiba.

"Yang bertanggung jawab atas de-eskalasi adalah yang menyebabkan eskalasi, yaitu Turki," kata Dendias. Dia menyalahkan Ankara atas meningkatnya provokasi dengan retorika klaim palsu dan tidak berdasar secara hukum, "bahkan penghinaan pribadi".

Turki telah secara tajam meningkatkan penerbangan dan pelanggaran wilayah udara Yunani, Dendias mengatakan kepada surat kabar itu, menambahkan bahwa perilakunya tampaknya melayani "narasi revisionis" yang dipromosikan secara konsisten.

Dia mengatakan klaim Turki bahwa Yunani tidak bisa menjadi lawan bicara yang setara secara diplomatik, politik dan militer melanggar aturan dasar hubungan luar negeri - prinsip kesetaraan di antara bangsa-bangsa. "Ini adalah pendekatan menghina yang menempatkan berbagai negara kurang lebih setara," kata Dendias.