JAKARTA - Seorang anggota parlemen Filipina mengajukan rancangan undang-undang yang berusaha untuk membatalkan komisi yang bertugas memulihkan miliaran dolar kekayaan yang dijarah selama pemerintahan mendiang ayah presiden, dengan alasan RUU itu "tidak berguna".

Komisi Kepresidenan untuk Pemerintahan yang Baik (PCGG) sejak 1986 telah mengambil sekitar $5 miliar dari keluarga Presiden petahana Ferdinand Marcos Jr, tetapi sekitar $2,4 miliar masih tersangkut dalam litigasi.

PCGG didirikan beberapa hari setelah Marcos yang lebih tua melarikan diri dari pemberontakan rakyat melawan dua dekade pemerintahan dekaden di pucuk pimpinan yang oleh banyak sejarawan dianggap sebagai salah satu kleptokrasi paling terkenal di Asia.

Marcos Sr meninggal di pengasingan di Hawaii pada tahun 1989, setelah itu keluarganya kembali ke Filipina dan kembali ke dunia politik yang memuncak dalam kemenangan pemilihan telak putranya pada bulan Mei.

Anggota Kongres Bienvenido Abante, yang mengajukan RUU tersebut, mengatakan bahwa komisi tersebut telah menjalankan tugasnya.

"Jika setelah jangka waktu yang lama itu, mereka gagal untuk menentukan apakah aset yang disita itu haram atau tidak dan siapa pemilik aset-aset ini, mereka tidak akan dapat melakukannya bahkan jika kami akan memberikannya seratus tahun lagi," katanya.

Selama kampanye pemilihan, keluarga Marcos bersikeras bahwa kekayaannya yang besar diperoleh secara sah dan komisi itu hanyalah "agen anti-Marcos".

Sebagian dari miliaran yang diperoleh telah digunakan untuk mengkompensasi ribuan korban kebrutalan negara selama era darurat militer tahun 1970-an yang terkenal dari mendiang Marcos.

Upaya untuk menghapuskan komisi tersebut pada tahun 2018 diveto oleh presiden sebelumnya, tetapi upaya terbaru tidak mungkin menghadapi perlawanan, dengan Marcos memimpin super-mayoritas legislatif.

Sepupunya adalah ketua majelis rendah, putranya adalah anggota kongres dan saudara perempuannya seorang senator, menggarisbawahi kekuatan dan pengaruh yang masih dipegang oleh keluarga Marcos, beberapa dekade setelah kemundurannya yang memalukan.

Sekretaris pers presiden tidak segera menanggapi permintaan komentar atas RUU tersebut.

Partai oposisi Akbayan bersumpah untuk memblokirnya, menyebutnya "upaya untuk menghapus rasa keadilan dan sejarah negara".