• News

Jajak Pendapat: Terkait Gereja Unifikasi, Penolakan Terhadap Kishida Naik

Yati Maulana | Senin, 05/09/2022 15:01 WIB
Jajak Pendapat: Terkait Gereja Unifikasi, Penolakan Terhadap Kishida Naik Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida. Foto: Reuters

JAKARTA - Ketidaksetujuan terhadap kabinet Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida naik tipis di atas 40 persen untuk pertama kalinya, didorong oleh keraguan apakah partai yang berkuasa akan bebas dari ikatan dengan Gereja Unifikasi, menurut jajak pendapat publik.

Pengungkapan hubungan lama dengan gereja yang didirikan di Korea Selatan pada 1950-an dan terkenal dengan pernikahan massalnya telah menjadi masalah bagi Kishida sejak 8 Juli, ketika mantan perdana menteri Shinzo Abe ditembak dan tersangka pembunuhnya mengatakan bahwa ibunya dipailitkan oleh gereja dan menyalahkan Abe karena mempromosikannya.

Dukungan Kishida telah jatuh dan hubungan dengan gereja juga telah mengipasi oposisi terhadap pemakaman kenegaraan untuk Abe yang akan diadakan pada 27 September.

Menurut survei oleh harian Yomiuri Shimbun, ketidaksetujuan kabinet Kishida naik menjadi 41 persen dari 34 persen kira-kira sebulan yang lalu. Angka itu naik lebih dari 40 persen untuk pertama kalinya sejak ia menjabat tahun lalu, dengan dukungan bertahan relatif stabil di 50% dibandingkan menjadi 51%.

Kishida pekan lalu meminta maaf atas hubungan Partai Demokrat Liberal yang berkuasa dengan gereja dan mengatakan LDP akan menjadikannya "kebijakan partai" untuk mengakhiri hubungan semacam itu dan meningkatkan kepatuhan.

Meskipun 76% mengatakan mereka menyetujui ini, 72% mengatakan mereka tidak percaya partai akan dapat sepenuhnya memutuskan hubungan mereka dengan organisasi, yang selama bertahun-tahun telah menghadapi pertanyaan tentang bagaimana mengumpulkan sumbangan.

Penolakan terhadap pemakaman Abe, yang akan dibiayai penuh oleh pemerintah, naik menjadi 56% dari 46% sebulan lalu.

Upacara, yang akan diadakan di aula Nippon Budokan Tokyo, akan menelan biaya sekitar 250 juta yen ($ 1,8 juta), tidak termasuk pengeluaran untuk keamanan dan penerimaan pejabat luar negeri, kata pemerintah.

FOLLOW US