JAKARTA - Jepang akan berkoordinasi dengan kreditur lain untuk menyelesaikan krisis keuangan yang semakin dalam di Sri Lanka. Menteri Keuangan Shunichi Suzuki pada hari Selasa, mendesak semua negara kreditur untuk berkumpul dan membahas utang negara Asia Selatan di meja yang sama.

"Kami prihatin dengan situasi sosial ekonomi yang parah di Sri Lanka," kata Suzuki kepada wartawan.

Sri Lanka harus mempercepat pembicaraan dengan Dana Moneter Internasional (IMF) tentang bailout, sementara semua kreditur bilateral, termasuk China dan India, harus berkumpul untuk membahas masalah ini, kata Suzuki. "Jepang ingin secara aktif bekerja sama dengan negara kreditur lain dan organisasi publik."

Jepang berusaha untuk menyelenggarakan konferensi semua kreditur, berharap itu bisa membantu menyelesaikan krisis utang Sri Lanka, dan terbuka untuk menjadi tuan rumah pembicaraan semacam itu mungkin dengan China, sumber yang mengetahui situasi tersebut mengatakan kepada Reuters pekan lalu. Baca selengkapnya

Masih belum jelas apakah kreditur utama China akan bergabung dan masih ada ketidakjelasan tentang keuangan Sri Lanka, kata satu sumber kepada Reuters.

Presiden Ranil Wickremesinghe mengatakan kepada Reuters bulan ini bahwa Sri Lanka akan meminta Jepang untuk mengundang negara-negara kreditur utama untuk membicarakan restrukturisasi utang bilateral. Dia mengatakan dia akan membahas masalah ini dengan Perdana Menteri Fumio Kishida di Tokyo bulan depan.

"Saya percaya penting bagi pemerintah Sri Lanka untuk mencoba memperbaiki kondisi ekonomi dan fiskal dengan berkoordinasi dengan IMF, Paris Club (negara-negara kreditor utama) dan lainnya, sambil menjaga transparansi," kata Menteri Luar Negeri Jepang Yoshimasa Hayashi.

"Kami berencana untuk mempertimbangkan tanggapan kami, sambil mengamati gerakan seperti itu dan situasi di Sri Lanka, dan berkonsultasi dengan Sri Lanka, donor lain, dan organisasi internasional."

Negara kepulauan berpenduduk 22 juta orang di ujung selatan India, dengan utang sebesar 114% dari output ekonomi tahunan, berada dalam pergolakan sosial dan keuangan akibat dampak pandemi COVID-19, cadangan devisa yang sangat menipis, dan inflasi yang tak terkendali.

Sebuah tim IMF bertemu Wickremesinghe pada hari Rabu untuk membahas bailout, termasuk restrukturisasi utang $29 miliar, karena negara tersebut mencari program bantuan IMF senilai $3 miliar.