JAKARTA - Empat orang yang memprotes misi penjaga perdamaian PBB tewas pada Rabu di kota Uvira, Kongo, ketika tentara melepaskan tembakan peringatan yang mengenai kabel listrik yang menimpa mereka, kata para pejabat.

Tiga penjaga perdamaian PBB dan sedikitnya 12 warga sipil tewas pada Selasa dalam protes terhadap misi di Republik Demokratik Kongo timur, yang dikenal sebagai MONUSCO, yang dituduh pengunjuk rasa gagal melindungi mereka dari kekerasan milisi.

Protes sebagian besar gagal pada hari Rabu di kota Goma dan Butembo tetapi telah menyebar ke Uvira, di provinsi Kivu Selatan, di mana orang banyak melemparkan batu ke kompleks MONUSCO.

"Ada demonstrasi terisolasi di Uvira. Kami mengalami tragedi karena jatuhnya kabel listrik secara tidak langsung terkait dengan protes itu," kata Gubernur Kivu Selatan Theo Ngwabidje Kasi kepada Reuters.

"Saya telah meminta penyelidikan untuk mengetahui apakah peluru itu ditembakkan oleh MONUSCO atau oleh pasukan kami," katanya, seraya menambahkan bahwa informasi awal menunjukkan bahwa peluru itu berasal dari dalam pangkalan MONUSCO.

Ketenangan telah pulih pada sore hari, katanya.

Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres pada hari Selasa mengutuk kekerasan dan meminta pemerintah untuk membawa para pelaku ke pengadilan.

Seorang juru bicara PBB juga mengatakan PBB akan menyelidiki laporan bahwa pasukan penjaga perdamaian bertanggung jawab atas kematian warga sipil. Seorang reporter Reuters melihat penjaga perdamaian PBB menembak mati dua pengunjuk rasa di Goma.

Misi PBB, yang memiliki sekitar 12.400 tentara di negara itu dan menelan biaya lebih dari $1 miliar per tahun, telah dalam proses penarikan secara bertahap selama beberapa tahun.

Badan anak-anak PBB mengatakan pada hari Rabu bahwa banyak anak telah dimanipulasi untuk bergabung dengan protes dan mengalami kekerasan.

"UNICEF mengutuk instrumentalisasi anak-anak untuk tujuan politik dan menyerukan pihak berwenang, anggota masyarakat sipil dan orang tua untuk menjauhkan anak-anak dari protes untuk melindungi mereka," kata Grant Leaity, perwakilan UNICEF di DRC, dalam sebuah pernyataan.