JAKARTA – Jajaran perwira menengah Kepolisian Republik Indonesia (Polri) yang tengah mengikuti jenjang pendidikan Sespimti Polri Tahun Akademik 2022 membahas buku ‘’Bung Karno, Islam dan Pancasila’’ karya Wakil Ketua MPR RI Ahmad Basarah di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK), Jakarta, Selasa (19/7/22).

Ahmad Basarah memuji Polri yang telah menetapkan Pancasila sebagai mata kuliah wajib dalam kurikulum pendidikan tinggi Polri. Untuk itu ia menekankan agar kurikulum pendidikan Pancasila yang dijadikan rujukan dalam kurikulum itu haruslah berlandaskan sejarah yang sudah teruji secara akademis, bukan perdebatan politik yang didasarkan pada siapa yang berkuasa.

Selama ini, lanjutnya, selalu muncul perdebatan yang bertujuan untuk melakukan distorsi dan mengaburkan sejarah Pancasila, mulai dari era Orde Baru sampai Orde Reformasi. Bahkan sampai hari ini masih ada perdebatan tentang hari lahir Pancasila hingga kemunculan ideologi transnasional serta upaya membenturkan Pancasila dengan dengan Islam di tengah masyarakat kita”.

“Bahkan ada individu-individu yang juga melakukan penafsiran terhadap sila-sila Pancasila seenak sendiri. Dia bisa menyatakan di ruang publik bahwa ateisme dibolehkan di Indonesia karena sila lain dalam Pancasila membolehkan ateisme itu meski sila pertama Pancasila adalah Ketuhanan Yang Maha Esa. Ada juga yang mengatakan bahwa roh Pancasila itu adalah NKRI Bersyariah bahkan ada juga yang mengatakan bahwa agama yang benar dan sesuai dengan sila Ketuhanan Yang Esa hanyalah agama Islam. Realitas yang seperti itu harus diluruskan sekaligus dijaga oleh perwira-perwita TNI, Polri yang hadir di forum ini agar tidak terjadi bias pemamahan Pancasila di tengan masyarakat kita,” tegas Ketua Fraksi PDI Perjuangan itu.

Padahal, jika bicara tentang Pancasila dan makna yang terkandung di dalamnya menurut para pembentuk Pancasila maka sudah seharusnya mereka mengembalikan tafsir itu kepada para perumus Pancasila itu sendiri, yaitu para Pendiri Bangsa khususnya Bung Karno yang jelas-jelas menegaskan bahwa Indonesia adalah negara berketuhanan.

Ketua DPP PDI Perjuangan itu mengatakan, sejak kelahirannya Polri memang disiapkan untuk menjadi alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat demi terpeliharanya keamanan dalam negeri.

“Semua tugas tentu dilandasi nilai-nilai Pancasila. Apalagi moral Pancasila itu diperkuat oleh Sumpah dan ikrar Anggota Polri dalam UU Polri dan Tri Brata yang berjanji akan menegakkan hukum NKRI berdasarkan Pancasila serta komitmen moral dalam Catur Prasetya yang di dalamnya Polri bertekad menjamin kepastian hukum dan menjadi garda terdepan dalam politik penegakan hukum dalam negara Pancasila," tegas Ketua Dewan Pertimbangan Pusat GM FKPPI Periode 2019-2024 itu.