Jakarta - Ada desakan Suharso Monoarfa yang mengetuai Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mundur jadi jabatannya.  Oleh Front Kader Penyelamat (FKP)  karena dianggap bikin  merosotnya elektabilitas PPP jelang Pemilu 2024. 

Suharso Monoarfa dianggap sewenang-wenang dalam mengambil kebijakan. “Kami adalah kader militan PPP sejak masa orde baru hingga saat ini. PPP sebagai rumah besar Umat Islam Indonesia terus diperjuangkan agar terakomodirnya kepentingan Umat Islam dalam mencapai kesejahteraan dan keadilan bagi masyarakat Indonesia,” kata anggota FKP PPP, Wahyudin, Senin (18/7).

Menurutnya, selama Suharso menjabat Ketum PPP, tidak ada lagi identitas yang dimunculkan. Bahkan, tak melambangkan perjuangan dan nilai sejarah yang menjadi dasar pergerakan PPP.

“Arogansi, otoritarianisme dan kepentingan pribadi Suharso Monoarfa sangat mewarnai roda organisasi PPP saat ini. Dalam beberapa tahun belakangan nilai sejarah dan perjuangan para ulama, kader dan simpatisan PP tidak lagi menjadi dasar pergerakan PPP,” tambah Wahyudin.

Selain itu, Wahyudin memberikan pesan agar Suharso Monoarfa mundur dari jabatannya sebagai Kepala Bappenas. Dia menyebut PPP saat ini sangat terpuruk.

“Tahun 2019 kami hampir tidak lolos Parlementary Treshold (PT) dan survey hari ini PPP hanya 1,7% elektabilitasnya. Kami takut PPP hilang di 2024. Tentunya kami yakin bahwa Bapak Presiden pun tidak ingin PPP tinggal sejarah dan PPP hilang di tangan Suharso Monoarfa,” ungkapnya.

Sebagai loyalis kader PPP, Wahyudin merasa dirinya dan rekan seperjuangan digusur oleh Suharso Monoarfa dengan kebijakan yang memberatkan PPP karena kepentingan pribadi.

“Kami dan para kader serta senior PPP yang 2019 bersusah payah mempertahankan PPP agar lolos PT, namun hari ini kami digusur oleh kebijakan yang dibuatnya. Ataukah memang Suharso “dipasang” oleh kepentingan elit nasional untuk menghancurkan PPP dari dalam,” tegas Wahyudin.

“Intinya bagi kami, Suharso mundur atau hancur. Kami sadar bahwa Suharso Monoarfa menjadi pembantu Bapak Presiden RI dalam Kabinet Indonesia Maju. Tentu saja kami berharap Bapak berkenan mengevaluasi dan mereshuffle Suharso Monoarfa sebagai pembantu Presiden RI,” tanbahnya.

Selain itu juga, Wahyudin mengungkapkan bahwa Suharso bukan sosok yang layak jadi pemimpin. Mengingat Suharso tengah dilaporkan atas dugaan penerimaan gratifikasi dan kejanggalan LHKPN ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Karena selain tidak layak lagi memimpin PPP, beliau juga bahkan tidak mampu memimpin keluarganya, bagaimana dia mampu memimpin bangsa melalui kementeriannya. Dugaan hukum gratifikasinya pun terus bergulir di KPK. Kami tidak mau ini menjadi beban Bapak Presiden,” ujarnya.

Dia pun mengaku kecewa, karena PPP tega digadaikan demi kepentingan tertentu dengan mengorbankan kader dan masa depan PPP.

“Kami sedih, Karena PPP hanya dijadikan tunggangan elit republic demi posisi tawar “sang elit” dalam peta politik nasional, khususnya Pilpres 2024,” ujarnya.

Wahyudin berharap persoalan ini bisa cepat diselesaikan untuk menyelamatkan organisasi PPP dari ambang kehancuran.

“Biarkan kader, pengurus dan simpatisan bekerja merebut hati rakyat dan bersama membangun hingga 2024,” tutupnya.