JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meyakini bahwa ada peluang di balik ancaman krisis pangan global. Oleh karenanya, Presiden menginstruksikan jajaran Kabinet Indonesia Maju untuk mencermati krisis, yang diantaranya dipicu oleh invasi militer Rusia ke Ukraina tersebut.

"Tapi di sisi krisis pangan tadi yang saya sampaikan, sebetulnya ada sisi peluangnya, untuk urusan pangan, yang bisa kita kejar dalam waktu pendek," kata Presiden saat memberi arahan dalam sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (20/6/2022).

Menurut Presiden, ada beberapa komoditas pangan yang bisa ditanam dan dipanen dalam waktu singkat, seperti jagung dan kedelai yang berkisar tiga bulan sampai dengan 100 hari, serta padi sekira empat bulan.

Presiden juga meyakini bahwa lahan di Indonesia masih teramat luas untuk memenuhi upaya memanfaatkan peluang tersebut, termasuk lahan-lahan yang sudah bersertifikat hak guna usaha (HGU).

"Saya sampaikan misalnya sawit, yang masih pendek itu bisa ditanami jagung, ada yang sudah gede ditanami porang," katanya.

Selain keberadaan lahan, Presiden juga menegaskan Indonesia juga memiliki ketersediaan sumber daya manusia untuk menggarap peluang dari ancaman krisis pangan tersebut, bahkan bila menilik ke laut, potensinya juga sama besarnya.

"Bayangkan kalau kita bisa memproduksi pangan dalam jangka yang pendek, kita terapkan semuanya, bukan hanya berdikari di bidang pangan, bukan hanya mandiri di bidang pangan, tetapi sekali lagi kita memiliki potensi untuk ekspor," kata Presiden.

Presiden menegaskan bahwa komoditas pangan sangat mudah memasarkan, ia bahkan mengungkapkan ada negara yang sudah meminta pasokan ekspor beras sebanyak 100 ribu ton per bulan.

"Permintaan itu sudah masuk banyak sekali. Beras ada yang minta 100 ribu ton per bulan, ada yang minta 2,5 juta ton tahun ini," katanya.

Sidang paripurna tersebut dihadiri seluruh jajaran menteri Kabinet Indonesia Bersatu dan pimpinan lembaga, termasuk Menteri Perdagangan baru Zulkifli Hasan yang ditugasi Presiden Jokowi untuk segera menuntaskan persoalan minyak goreng.