JAKARTA - Presiden Joko Widodo mengumumkan perombakan kabinet pada hari Rabu, memecat menteri perdagangan dan mengumumkan penggantian menyusul kontroversi atas serangkaian pembalikan kebijakan pada ekspor minyak sawit.

Zulkifli Hasan, ketua Partai Amanat Nasional (PAN) dan mantan menteri kehutanan, dilantik sebagai menteri perdagangan baru negara itu, di antara perubahan lainnya.

Menteri perdagangan sebelumnya, Muhammad Lutfi, mengawasi kebijakan untuk menahan lonjakan harga minyak goreng domestik, termasuk larangan pengiriman minyak sawit dari eksportir terbesar dunia.

Larangan ekspor tiga minggu mengirimkan gelombang kejutan melalui pasar global dan menyebabkan serangkaian penangkapan atas dugaan korupsi sebelum dicabut pada 23 Mei.

Presiden Jokowi mengatakan "rekam jejak panjang" dan "pengalaman lapangan" Zulkifli memberinya keyakinan bahwa dia akan menyelesaikan masalah tersebut.

Menteri baru berjanji setelah pengangkatannya untuk "menyelesaikan dengan cepat masalah tentang ketersediaan dan keterjangkauan minyak goreng pada khususnya".

Namun, penunjukannya mendapat reaksi beragam dari para analis.

Bhima Yudhistira, Direktur Center of Economic and Law Studies (CELIOS), mengaku kecewa presiden lebih mengakomodasi kebutuhan koalisinya ketimbang meningkatkan kinerja pemerintahannya.

"Kalau Jokowi ingin meninggalkan warisannya, yang terpenting adalah mengangkat menteri perdagangan yang berlatar belakang profesional, dan pilihannya banyak. Kenapa memilih ketua partai politik?"

Ikatan Pedagang Pasar Tradisional (IKAPPI) mengucapkan selamat kepada menteri baru, mengatakan ada masalah rumit yang harus dia selesaikan.

“Kami ingin mengucapkan selamat datang di hutan. Hutan belantara ini perlu dirapikan dan kami berharap (Menteri) akan berpihak pada pedagang pasar tradisional, mendukung UKM dan memperkuat perdagangan dalam negeri,” kata kelompok itu dalam sebuah pernyataan.

Jokowi juga mengumumkan perubahan kementerian agraria dan tata ruang, menunjuk mantan Panglima Angkatan Bersenjata Hadi Tjahjanto, yang mengatakan dia akan ditugaskan untuk menyelesaikan sengketa tanah, terutama terkait dengan usulan ibu kota baru Nusantara di Kalimantan Timur.

Presiden juga melantik tiga wakil menteri, yakni kementerian tenaga kerja, tata ruang, dan kementerian dalam negeri.