JAKARTA - Setelah menimbulkan pro dan kontra, pemerintah akhirnya mencabut kebijakan kontroversial larangan ekspor minyak sawit mentah (CPO) dan segala turunannya mulai Senin, 23 Mei 2022.

Presiden Joko Widodo mengatakan keputusan ini diambil denga alasan telah melimpahnya stok minyak goreng curah, dan harga rata-rata nasionalnya yang sudah cenderung turun.

“Oleh karena itu, berdasarkan kondisi pasokan dan harga minyak goreng saat ini, serta mempertimbangkan adanya 17 juta orang tenaga di industri sawit, baik petani, pekerja dan juga tenaga pendukung lainnya maka saya memutuskan bahwa ekspor minyak goreng akan dibuka kembali pada Senin, 23 Mei 2022,” ungkap Jokowi dalam telekonferensi persi di Jakarta, Kamis (19/5).

Jokowi menjelaskan, pada April lalu setelah memberlakukan kebijakan larangan ekspor minyak sawit mentah (CPO) dan segala turunannya, jumlah pasokan minyak goreng curah setidaknya telah mencapai 211.000 ton per bulan. Angka ini katanya sudah melebihi kebutuhan rata-rata nasional. yakni sebanyak 194.000 ton per bulan. Sebelumnya, peredaran minyak goreng curah di masyarakat hanya mencapai 64.500 ton per bulan.

Kebijakan pelarangan ekspor ini, kata Jokowi, juga membuat harga rata-rata minyak goreng secara nasional telah turun ke level Rp17.200-Rp17.600 per kilogram, dari sebelumnya Rp19.800 per kilogram. Meskipun diakuinya harga minyak goreng belum turun secara merata di seluruh Indonesia, ia meyakini dalam kurun beberapa pekan ke depan, harga minyak goreng akan turun ke level yang ditargetkan oleh pemerintah yakni sebesar Rp14.000 per kilogram.

Jokowi menekankan, pasca pencabutan larangan ekspor minyak sawit mentah (CPO) dan segala turunannya, pemerintah akan tetap mengawasi dan memantau dengan ketat untuk memastikan pasokan minyak goreng tetap terpenuhi dengan harga yang terjangkau.

“Dan pada kesempatan ini juga saya ingin mengucapkan terimakasih kepada para petani sawit atas pengertian dan dukungan terhadap kebijakan pemerintah yang diambil untuk kepentingan masyarakat yang lebih luas. Secara kelembagaan, pemerintah juga akan melakukan pembenahan prosedur, dan regulasi di Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit agar terus disederhanakan dan dipermudah agar lebih adaptif, dan solutif menghadapi dinamika pasokan dan harga minyak dalam negeri sehingga masyarakat dapat dilindungi, dan dipenuhi kebutuhannya,” tuturnya.

Jokowi juga angkat bicara terkait dugaan adanya pelanggaran dan penyelewengan dalam distribusi dan produksi minyak goreng. Ia telah memerintahkan aparat penegak hukum untuk terus melakukan penyidikan dan tetap memproses hukum para pelaku yang terlibat.

“Saya tidak mau, ada yang bermain-main yang dampaknya mempersulit rakyat, merugikan rakyat,” tegasnya.