JAKARTA - Pejabat Amerika Serikat memperingatkan pihak bisnis agar tidak secara tidak sengaja mempekerjakan staf Teknologi Informasi (IT) dari Korea Utara, dengan mengatakan bahwa pekerja lepas nakal mengambil keuntungan dari peluang kerja jarak jauh untuk menyembunyikan identitas asli mereka dan mendapatkan uang untuk Pyongyang.

Dalam sebuah nasihat yang dikeluarkan oleh Departemen Luar Negeri, Keuangan, dan FBI, Amerika Serikat mengatakan upaya itu dimaksudkan untuk menghindari sanksi AS dan PBB, dan mendatangkan uang untuk program senjata nuklir dan rudal balistik Korea Utara.

"Ada ribuan pekerja TI DPRK yang dikirim ke luar negeri dan berlokasi di dalam DPRK, menghasilkan pendapatan yang dikirim kembali ke pemerintah Korea Utara," kata penasihat itu.

"Pekerja TI ini memanfaatkan tuntutan yang ada untuk keterampilan TI tertentu, seperti pengembangan perangkat lunak dan aplikasi seluler, untuk mendapatkan kontrak kerja lepas dari klien di seluruh dunia, termasuk di Amerika Utara, Eropa, dan Asia Timur," kata penasihat itu.

Banyak pekerja Korea Utara berpura-pura berasal dari Korea Selatan, Jepang, atau negara-negara Asia lainnya, kata penasihat itu. Ini menetapkan serangkaian tanda bahaya yang harus diperhatikan oleh pengusaha, termasuk penolakan untuk berpartisipasi dalam panggilan video dan permintaan untuk menerima pembayaran dalam mata uang virtual.

Para pejabat AS mengatakan warga Korea Utara sebagian besar berbasis di China dan Rusia, dengan jumlah yang lebih kecil beroperasi di Afrika dan Asia Tenggara. Sebagian besar uang yang mereka peroleh diambil oleh pemerintah Korea Utara, kata mereka.

Para pejabat tersebut juga mengatakan bahwa perusahaan yang mempekerjakan dan membayar pekerja tersebut dapat mengekspos diri mereka pada konsekuensi hukum atas pelanggaran sanksi.