JAKARTA - Pemboman Ramadan di bagian selatan Thailand yang berpenduduk mayoritas Muslim tidak akan menggagalkan pembicaraan damai dengan pemberontak separatis, kata pemerintah pada Minggu setelah kelompok pemberontak mengaku bertanggung jawab atas serangan itu.

Dua ledakan pada hari Jumat, yang menewaskan seorang warga sipil dan melukai tiga polisi, dilakukan oleh "G5", sebuah kelompok militan Organisasi Pembebasan Bersatu Patani (PULO), presidennya, Kasturi Mahkota, mengatakan kepada Reuters.

PULO telah dikeluarkan dari pembicaraan antara Bangkok dan Barisan Revolusi Nasional (BRN), yang sepakat dua minggu lalu untuk menghentikan kekerasan selama bulan suci umat Islam hingga 14 Mei.

Lebih dari 7.300 orang telah tewas sejak 2004 dalam pertempuran antara pemerintah dan kelompok-kelompok bayangan yang mencari kemerdekaan untuk provinsi-provinsi Melayu-Muslim Narathiwat, Yala, Pattani dan sebagian Songkhla. Daerah itu merupakan bagian dari kesultanan Patani yang dicaplok Thailand dalam perjanjian tahun 1909 dengan Inggris.

Negosiator pemerintah mengutuk kekerasan dalam email ke Reuters pada hari Minggu tetapi mengatakan perjanjian gencatan senjata dengan BRN tetap berlaku. Koordinator dari kedua belah pihak bekerja sama untuk mencegah pihak lain merusak pembicaraan, kata mereka.

"Menyatukan kelompok untuk dialog perdamaian adalah masalah internal bagi pihak lain, dan tim Thailand siap dan senang untuk berbicara dengan semua kelompok," tulis delegasi pemerintah.

BRN menolak berkomentar.

Pembicaraan tersebut mencari solusi politik untuk konflik selama beberapa dekade di bawah kerangka konstitusi Thailand. Pembicaraan sering terganggu sejak awal 2013. Putaran terakhir dimulai pada 2019.

Kasturi dari PULO mengatakan kepada Reuters pada hari Sabtu bahwa "pembicaraan tidak cukup inklusif dan berjalan terlalu cepat." Kelompok pemberontak menolak kesepakatan yang akan mengesampingkan kemungkinan kemerdekaan dari Thailand yang mayoritas beragama Buddha.