• News

Krisis Ekonomi Meningkat, Menteri-Menteri Sri Lanka Ajukan Pengunduran Diri

Yati Maulana | Senin, 04/04/2022 17:05 WIB
Krisis Ekonomi Meningkat, Menteri-Menteri Sri Lanka Ajukan Pengunduran Diri Petugas polisi Sri Lanka dengan senjata gas air mata menghadapi unjuk rasa terhadap Presiden Gotabaya Rajapaksa karena krisis ekonomi. Foto: Reuters

JAKARTA - Putra perdana menteri Sri Lanka mengundurkan diri dari kabinet pada hari Senin dan beberapa anggota lainnya telah menawarkan untuk melakukannya, kata seorang menteri. Hal itu terjadi hanya beberapa hari setelah Presiden Gotabaya Rajapaksa mengumumkan keadaan darurat menyusul protes atas krisis ekonomi.

Negara yang dibebani utang sedang berjuang untuk membayar impor bahan bakar dan kebutuhan pokok lainnya karena kekurangan mata uang asing yang parah, yang menyebabkan pemadaman listrik selama berjam-jam dan demonstrasi yang meluas yang berlanjut meskipun jam malam akhir pekan diberlakukan.

Lalu lintas kembali berjalan di jalan-jalan kota utama negara itu, Kolombo pada Senin, tetapi ada laporan protes sporadis dan damai dari seluruh negeri.

Menteri Pemuda dan Olahraga Namal Rajapaksa, keponakan Gotabaya dan putra Perdana Menteri Mahinda Rajapaksa, mengatakan di Twitter pada hari Senin bahwa dia telah memberi tahu sekretaris presiden tentang pengunduran dirinya dengan segera.

Namal mengatakan dia mundur dengan harapan itu akan membantu "keputusan presiden dan perdana menteri untuk membangun stabilitas" untuk Sri Lanka dan pemerintah.

Menteri Pendidikan Dinesh Gunawardena mengatakan kepada media lokal pada Minggu malam bahwa "kami menyerahkan surat pengunduran diri kami kepada perdana menteri".

"Presiden dan perdana menteri akan membahas dan mengambil keputusan yang relevan," katanya, tanpa menjelaskan berapa banyak menteri yang telah menawarkan untuk mundur.

Udaya Gammanpila, ketua salah satu dari 11 partai politik yang membentuk koalisi yang berkuasa, mengatakan dia telah bertemu dengan presiden dan perdana menteri pada hari Minggu dengan rencana untuk membentuk kabinet baru.

"Usulan awal kami adalah untuk membentuk pemerintahan sementara yang mewakili semua partai politik pemerintah," kata Gammanpila dari partai Pivithuru Hela Urumaya kepada Reuters.

Negara kepulauan berpenduduk 22 juta jiwa itu, di ujung selatan India, juga bergulat dengan inflasi yang melonjak setelah pemerintah mendevaluasi mata uangnya secara tajam bulan lalu menjelang pembicaraan dengan Dana Moneter Internasional untuk program pinjaman.

Pengeluaran negara telah melebihi pendapatannya di bawah pemerintahan berturut-turut sementara produksi barang dan jasa yang dapat diperdagangkan tidak memadai. Defisit kembar itu terekspos parah oleh pandemi Covid-19 yang melumpuhkan andalan ekonominya, industri pariwisata.

FOLLOW US