Harga BBM diperkirakan naik jelang lebaran. Direktur Eksekutif ReforMiner Institute menyatakan sudah saatnya pemerintah berterus terang kepada masyarakat, bahwa kenaikan harga produk-produk Pertamina di tengah melonjaknya harga minyak dunia yang sudah mencapai 100 persen lebih, adalah sebuah keniscayaan. (Foto.Istimewa)
SURABAYA – Permerintah diminta segera tanggap dengan situasi kenaikan harga minyak dunia saat ini, menyusul menggeliatnya perbaikan ekonomi masyarakat setelah pandemi dan situasi perang di Ukraina. Pasalnya, tidak segera disesuaikannya harga jual bahan bakar minyak (BBM) saat ini, justru malah akan semakin memberatkan keuangan negara juga badan usaha yang bertugas menyalurkan BBM, seperti Pertamina Patra Niaga.
Dalam acara ‘Ngobrol Pintar Energi (Ngoper)’ yang digelar antara Pertamina dan Dewan Energi Mahasiswa (DEM) Surabaya, Direktur Eksekutif ReforMiner Institute Komaidi Notonegoro menyatakan sudah saatnya pemerintah harus jujur dan berterus terang kepada masyarakat atas kondisi yang terjadi saat ini. Bahwa kenaikan harga produk-produk Pertamina di tengah melonjaknya harga minyak dunia yang sudah mencapai 100 persen lebih, adalah sebuah keniscayaan.
“Kondisi saat ini sudah lampu kuning bahkan lampu merah dan perlu sense of crisis dari pengambil kebijakan,” kata Direktur Eksekutif ReforMiner Institute Komaidi Notonegoro, usai acara "Ngobrol Pintar Energi (Ngoper)" bersama Dewan Energi Mahasiswa (DEM) Surabaya di Surabaya, Jumat (25/3/2022).
Dalam hitung-hitungan ReforMiner Institute, apabila pemerintah tidak menaikkan harga jual dan volume konsumsi BBM masih seperti tahun kemarin, maka dalam jangka waktu satu tahun ke depan pemerintah harus memberikan kompensasi setidaknya sekitar Rp 115 triliun hingga Rp 136 triliun.
"Apabila konsumsi sama dengan tahun kemarin, masih sekitar 23 juta kiloliter (KL) atau 2 miliar liter, jadi kalau per liternya selisih Rp 1.000 saja, itu butuh kompensasi Rp 23 triliun. Nah, sementara sekarang ini kan harga BBM yang RON 90 (Pertalite) di pasar internasional misal Amerika, dengan pola pajak yang hampir sama dengan Indonesia, itu sudah di kisaran Rp 15 ribu. Artinya ada selisih Rp 5 ribu hingga Rp 6 ribu per liter dibandingkan harga di Indonesia. Kalau selisih Rp 1.000 saja sudah mencapai Rp 23 triliun, jadi kalau mau disesuaikan dengan harga dunia ya tinggal dikalikan 5 kali atau 6 kali. Kalau ini dibebankan ke BUMN sebenarnya ini cukup berat," tukas Komaidi.
Karena cukup berat, maka menurutnya, didalam konteks keuangan BUMN, kenaikan harga Pertalite sebenarnya sudah harus dilakukan karena bisa mengganggu cash flow badan usaha penyalur. Jika cash flow badan usaha penyalur terganggu, besar kemungkinan tidak bisa membeli BBM lagi. Untuk satu semester saja sudah, beban tersebut sudah cukup berat.
"Kalau ditanya apakah ini sudah saatnya, ya memang sudah. Tetapi kemungkinan pemerintah memiliki solusi lain yang dipandang perlu sambil menunggu kondisi eksternal, harga minyak ini kira-kira akan seperti apa, apakah ada posisi turun atau tidak. Saya kira masih ada banyak hal yang ditunggu pemerintah, termasuk ada wacana untuk terbitkan surat utang negara. Kalau itu bisa dilakukan kemungkinan masih bisa dijaga dan lebih panjang lagi, tetapi berdasarkan fiskal eksisting tanpa adanya tambahan surat utang negara atau sumber yang lain sebenarnya saya pikir cukup berat," urai Komaidi.
Terkait kapan waktu yang tepat untuk menaikan dan kapan harus dilakukan, Komaidi menegaskan sebenarnya kenaikan lebih baik dilakukan secara bertahap mulai sebelum lebaran berlanjut hingga setelah lebaran. Karena jika dinaikan, maka besaran kenaikan yang ideal, ia mengatakan setelah hari raya Idul Fitri karena pada saat ini, masyarakat sudah dibebani oleh kenaikan hampir seluruh kebutuhan pokok.
"Kalau sekarang harga Pertalite satu liter mencapai Rp 7.650, mungkin kenaikan bisa dikisaran Rp 9.500 per liter, naik sekitar 30 persen hingga 40 persen. Angka tersebut adalah angka moderat dan sudah memperhatikan semua aspek, aspek fiskalnya diperhatikan, daya beli juga dan keuangan BUMN juga sudah," pungkasnya.
Sementara itu Ketua Dewan Energi Mahasiswa (DEM) Surabaya, Febrian Satriya Hidayat lebih menyoroti kepada kesiapan masyarakat untuk berubah ke pemanfaatan energi baru terbarukan (EBT).
“Kondisi saat ini lebih menitik beratkan kepada opsi EBT. Tapi masalahnya, apakah masyarakat kita sudah siap dengan hal tersebut. Itulah tugas dari mahasiswa untuk ikut berpikir mencari opsi,” tukas Febrian..
Energi baru terbarukan saat ini masih sulit menjadi pilihan, karena selain energi fosil masih pegang peranan penting, juga karena EBT memiliki masalah masih kurangnya research and development (R&D), perlunya pendanaan besar untuk implementasi, serta harganya juga masih mahal.
