BANDUNG - Komisi X DPR RI turun tangan guna menengahi konflik antara Forum Dosen Sekolah Bisnis dan Manajemen Institut Teknologi Bandung (FS SBM ITB) dengan Rektorat ITB. Konflik ini terkait dengan swakelola di SBM ITB selama 18 tahun.

Anggota Komisi X DPR Elnino M Husein Mohi dalam keterangan pers Humas SBM ITB, Selasa (22/3/2022), menilai, akar masalah antara SBM ITB dan Rektorat ITB bermula dari adanya rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang berpendapat pengelolaan anggaran SBM ITB tidak sesuai dengan Statuta ITB.

Oleh karena itu, Rektor ITB Reini Wirahadikusumah, Dekanat SBM ITB, FD SBM ITB dan BPK perlu duduk bersama untuk mendapatkan solusi.

Komisi X juga akan mendorong Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi untuk membantu menyelesaikan masalah antara SBM ITB dan Rektorat ITB.

Anggota lain Komisi X DPR Dewi Coryati juga menganggap penting Rektor ITB dan FD SBM ITB bersikap legowo untuk mengatur tata kelola SBM ITB.

Dewi juga menilai, akar masalah antara FD SBM ITB dan ITB adalah temuan BPK. Rektor ITB Reini Wirahadikusumah diminta mencari solusi yang tujuan akhirnya mempertahankan kualitas SBM ITB sama seperti saat ini.

"SBM ITB dari 150 mahasiswa, sekarang jadi 4.000 mahasiswa. Keberhasilan ini baik sekali. Kami tidak mau kesuksesan ini akan jadi berubah," kata Dewi dikutip dari Antara.

Wakil Ketua Komisi X DPR Dede Yusuf juga menekankan pentingnya pihak-pihak terkait konflik ini meluruhkan ego.

Usai pertemuan dengan FD SBM ITB, Komisi X DPR akan menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Rektor ITB Reini Wirahadikusumah pada Kamis (24/3).

Selanjutnya, Komisi X akan mengundang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi untuk membahas masalah pencabutan swakelola SBM ITB.

Komisi X akan menjembatani penyelesaian masalah dengan mempertemukan semua pihak, termasuk Wali Amanat ITB, Rektor ITB, Kemendikbudristek agar masyarakat tidak dirugikan.

"Kalau mau Kampus Merdeka, SBM ITB ini sudah jadi contoh. Cuma tidak mungkin semua berubah seperti SBM ITB. Kami sepakat yang dilakukan SBM ITB jadi contoh kampus lain," ujar Dede.

Komisi X berharap kegiatan belajar mengajar tidak terganggu oleh konflik antara FD SBM ITB dan Rektorat ITB. Komisi X berharap proses belajar mengajar tetap berlangsung dengan kualitas tinggi.

"Kami minta proses pendidikan belajar mengajar tetap berjalan sebagaimana standar dan kualitas yang sudah diterapkan supaya orang tua tidak dirugikan," ujar Dede.