• News

Hampir 400 Warga Sipil Tewas di Afghanistan Sejak Dikuasai Taliban

Yati Maulana | Selasa, 08/03/2022 08:10 WIB
Hampir 400 Warga Sipil Tewas di Afghanistan Sejak Dikuasai Taliban Ilustrasi Taliban, Afghanistan. Foto: Reuters

JAKARTA - Hampir 400 warga sipil tewas dalam serangan di Afghanistan sejak pengambilalihan Taliban, lebih dari 80 persen oleh kelompok yang berafiliasi dengan Negara Islam. Laporan PBB menggarisbawahi skala pemberontakan yang dihadapi oleh penguasa baru.

Ini adalah laporan hak asasi manusia besar pertama sejak Taliban merebut kekuasaan dari bekas pemerintah yang didukung AS pada Agustus dalam sebuah langkah yang memicu kekhawatiran mendalam tentang kemunduran yang lebih luas atas hak-hak perempuan, jurnalis, dan lainnya.

Periode ini dimulai dari Agustus 2021 hingga akhir Februari 2022 yang menyebutkan bahwa 397 warga sipil tewas sebagian besar dalam serangkaian serangan oleh Negara Islam Khorasan (ISIS-K).

Lebih dari 50 orang yang diduga memiliki hubungan dengan kelompok militan ekstrim telah tewas dalam periode yang sama, katanya, dengan beberapa disiksa dan dipenggal kepalanya dan dibuang di pinggir jalan.

"Situasi hak asasi manusia bagi banyak warga Afghanistan sangat memprihatinkan," kata Michelle Bachelet, Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia, dalam pidato yang mengutip laporan tersebut kepada badan hak asasi manusia di Jenewa.

ISIS-K, yang pertama kali muncul di Afghanistan timur pada akhir 2014, diperkirakan menyebar setelah pengambilalihan Taliban dan disalahkan atas beberapa serangan bunuh diri dalam beberapa bulan terakhir, termasuk satu di bandara Kabul Agustus lalu.

Dalam pidato yang sama, Bachelet mengatakan bahwa penguasa Taliban telah membatasi hak dan kebebasan perempuan. Dia menyerukan agar perempuan diizinkan untuk "berpartisipasi penuh" dalam kehidupan publik.

Bachelet juga merujuk pada "sejumlah kasus penghilangan paksa yang mengganggu" dari aktivis masyarakat sipil dan pengunjuk rasa dan menyatakan keprihatinan tentang pembatasan kebebasan berekspresi. "Saya tetap prihatin dengan erosi progresif ruang sipil," katanya.

Di bawah pemerintahan mereka sebelumnya dari 1996 hingga 2001, garis keras Islamis Taliban melarang perempuan dan anak perempuan mengenyam pendidikan. Mereka mengatakan bahwa mereka telah berubah.

FOLLOW US