JAKARTA - Polisi di Kathmandu menembakkan gas air mata dan meriam air untuk membubarkan pengunjuk rasa yang menentang program infrastruktur yang didanai Amerika Serikat, yang dipresentasikan di parlemen untuk diratifikasi pada Minggu, 20 Februari 2022. Saksi dan pejabat di ibu kota Nepal mengatakan beberapa pengunjuk rasa terluka dalam bentrokan itu.

Millennium Challenge Corporation (MCC), sebuah badan bantuan pemerintah AS, setuju pada tahun 2017 untuk memberikan hibah sebesar $500 juta atau sekitar Rp 7 triliun untuk mendanai saluran transmisi listrik sepanjang 300 kilometer dan proyek perbaikan jalan di Nepal.

Pejabat pemerintah mengatakan hibah itu tidak harus dibayar kembali dan tidak memiliki persyaratan, tetapi penentang mengatakan perjanjian itu akan merusak hukum dan kedaulatan Nepal karena anggota parlemen tidak akan memiliki pengawasan yang cukup terhadap dewan yang mengarahkan proyek infrastruktur.

Meskipun protes keras, Menteri Komunikasi dan Informatika Gyanendra Bahadur Karki mengajukan kesepakatan di parlemen dan mengatakan proyek akan menguntungkan 24 juta dari 30 juta penduduk Nepal. "Hibah itu akan menjadi alat penting bagi pembangunan sosial-ekonomi negara," kata Karki di parlemen.

Partai-partai politik besar, termasuk anggota koalisi yang berkuasa, terpecah atas apakah akan menerima atau menolak uang hibah AS.

Kedutaan Besar AS di Nepal menggambarkan hibah MCC senilai $500 juta sebagai "hadiah dari rakyat Amerika dan kemitraan antara negara-negara kita yang akan membawa pekerjaan dan infrastruktur ke Nepal dan meningkatkan kehidupan orang Nepal."

"Proyek ini diminta oleh pemerintah Nepal dan rakyat Nepal dan dirancang untuk mengurangi kemiskinan secara transparan dan menumbuhkan ekonomi Nepal," kata kedutaan dalam sebuah pernyataan yang dikeluarkan Sabtu malam.

"Apakah para pemimpin Nepal meratifikasi MCC adalah keputusan yang harus dibuat Nepal, sebagai negara demokrasi yang berdaulat, dan keputusan Nepal sendiri," tambahnya.

Nepal sangat bergantung pada bantuan asing, dan para donor mengoordinasikan kebijakan bantuan pembangunan melalui Forum Pembangunan Nepal, yang anggotanya termasuk negara-negara donor dan organisasi keuangan internasional.