JAKARTA - Ketua Komisi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa Bangsa, Michelle Bachelet dibolehkan mengunjungi Xinjiang. Menteri Luar Negeri China Wang Yi mengatakan hal itu pada Sabtu, 19 Februari 2022, seraya menambahkkan bahwa China tidak menyambut penyelidikan apa pun berdasarkan praduga bersalah.

Bachelet telah lama mencari akses ke wilayah Cina barat untuk menyelidiki tuduhan pelecehan terhadap etnis Uyghur. Masalah ini telah mempertegang hubungan antara Beijing dan Barat, memicu tuduhan genosida dari Washington dan boikot diplomatik yang dipimpin AS oleh beberapa negara dari Olimpiade Musim Dingin di Beijing.

"(China) menolak semua jenis bias, prasangka, dan tuduhan yang tidak beralasan," Wang, yang juga anggota dewan negara China, mengatakan melalui video di Konferensi Keamanan Munich ketika ditanya apakah Bachelet akan memiliki akses tidak terbatas di Xinjiang.

Kelompok hak asasi manusia menuduh China melakukan pelanggaran besar-besaran terhadap Uighur dan kelompok minoritas lainnya, termasuk penyiksaan, kerja paksa dan penahanan satu juta orang di kamp-kamp interniran. China mengatakan kamp-kamp itu adalah fasilitas pendidikan ulang dan pelatihan dan menyangkal adanya pelecehan, dengan mengatakan itu memerangi ekstremisme agama.

Apa yang disebut kamp kerja paksa atau pendidikan sistematis semuanya bohong dan palsu, kata Wang. "Saya harap Anda dapat mempercayai pemerintah China, dan mempercayai apa yang dikatakan pemerintah China dan informasi yang telah kami rilis," katanya.