JAKARTA - Parlemen Rusia akan memberikan suara pada hari Selasa untuk memutuskan apakah akan meminta Presiden Vladimir Putin untuk mengakui wilayah Donetsk dan Luhansk yang memisahkan diri di Ukraina sebagai negara merdeka.

Rancangan resolusi yang diajukan oleh Partai Komunis dan didukung oleh Partai Rusia Bersatu yang dimasukkan dalam agenda majelis rendah parlemen, Duma Negara, dirujuk ke komite parlemen.

Menurut resolusi tersebut, seruan kepada Putin untuk pengakuan Donetsk dan Luhansk akan terlebih dahulu dikirim ke Kementerian Luar Negeri Rusia untuk berkonsultasi.

Pengakuan tersebut akan menjadi dasar bagi pemberian jaminan keamanan dan perlindungan masyarakat di sana dari bahaya eksternal, menurut resolusi tersebut.

Rusia mencaplok Semenanjung Krimea Ukraina pada tahun 2014 dalam sebuah langkah yang tidak pernah mendapat pengakuan internasional dan telah dikecam sebagai ilegal menurut hukum internasional.

Ketegangan antara Rusia, Ukraina dan Barat meningkat selama akhir pekan setelah laporan media Barat mengklaim bahwa Moskow dapat melancarkan serangan ke Ukraina pada hari Rabu.

Moskow baru-baru ini mengumpulkan lebih dari 100.000 tentara di dekat Ukraina, memicu kekhawatiran bahwa Kremlin dapat merencanakan serangan militer lain terhadap bekas tetangga Sovietnya.

Rusia telah membantah bahwa mereka sedang bersiap untuk menyerang dan menuduh negara-negara Barat merusak keamanannya melalui ekspansi NATO ke perbatasannya.

Kremlin juga mengeluarkan daftar tuntutan keamanan ke Barat, termasuk mundurnya pengerahan pasukan dari beberapa negara bekas Soviet dan jaminan bahwa Ukraina dan Georgia tidak akan bergabung dengan NATO.