JAKARTA - Dewan Perwakilan Rakyat Libya pada hari Kamis memberikan suara mayoritas untuk mantan Menteri Dalam Negeri Fathi Bashagha menjadi perdana menteri baru negara itu.

Sesi parlementer datang sementara Perdana Menteri saat ini Abdul Hamid Dbeibeh telah berjanji untuk melanjutkan jabatannya, mengikuti hasil negosiasi pada tahun 2020 di bawah Forum Dialog Politik intra-Libya, yang menetapkan masa pemerintahan transisi pada 18 bulan, memperpanjangnya hingga Juni 2022.

Mayoritas anggota parlemen di dewan legislatif yang berbasis di Tobruk juga memberikan suara mendukung proposal amandemen "deklarasi konstitusional" negara itu.

Proposal tersebut menetapkan pembentukan komite yang terdiri dari 24 ahli yang mewakili wilayah barat, timur, dan selatan negara itu untuk meninjau pasal-pasal yang disengketakan dan memungkinkan amandemen yang dihasilkan di tengah upaya untuk menyelesaikan rancangan konstitusi, kata ketua parlemen Aguila Saleh selama sesi tersebut.

Anggota komite akan dipilih sama antara anggota parlemen dan Dewan Tertinggi Negara, Saleh mengatakan, menambahkan bahwa telah diberikan waktu 45 hari untuk menyelesaikan amandemen.

Rancangan konstitusi yang diamandemen kemudian akan dirujuk langsung ke Komisi Pemilihan Tinggi negara itu untuk referendum, katanya.

“Jika amandemen tidak dapat dilakukan setelah berakhirnya periode ini, panitia yang dibentuk DPR dan negara, dalam waktu sebulan, akan menyiapkan aturan konstitusional dan undang-undang pemilu yang mengikat,” kata ketua parlemen.