JAKARTA - Direktur The National Maritime Institute (Namarin) Siswanto Rusdi menilai rencana pemerintah berencana mengembangkan sebuah pelabuhan besar baru di Tanjung Pinggir, Pulau Batam, Provinsi Kepulauan Riau, kuranga tepat dan tidak ideal.

Dalam rilisnya yang dikutip media, Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, pelabuhan itu berlokasi di Tanjung Pinggir dan akan dikembangkan melebihi pelabuhan Tanjung Priok di Jakarta. Dalam bahasa lain, Tanjung Pinggir akan disiapkan sebagai international transshipment hub.

"Niat tersebut sah-sah saja. Hanya saja menurut saya, membangun pelabuhan di Tanjung Pinggir kurang tepat. Alasan utamanya, panjang perairan di Tanjung Pinggir hanya 1,5 km. Sementara untuk pelabuhan kelas international transshipment hub butuh panjang perairan sekitar 7 hingga 10 km," kata Siswanto melalui keterangan tertulis yang diterima katakini.com di Jakarta, Selasa (1/2/2022).

Siswantoi mengatakan, menyamakan Tanjung Pinggir dengan Tanjung Priok sesungguhnya narasi yang kurang tepat. Tanjung Pinggir akan dikembangkan sebagai international transshipment hub sementara Tanjung Priok itu domestic transhipment hub.

"Jadi perbandingannya tidak apple-to-apple. Dalam khazanah manajemen pelabuhan Tanjung Priok merupakan gateway,” kata Siswanto 

Menurutnya, terkait dengan kondisi fisik Tanjung Pinggir jauh dari ideal untuk dikembangkan seperti yang diinginkan pemerintah.

“Seperti yang diberitakan, Tanjung Pinggir diproyeksikan akan melayani sekitar 18 juta TEU. Angk ini merupakan jumlah peti kemas Indonesia yang dilayani di pelabuhan Singapura. Akan tetapi, kondisi fisiknya tidak memungkinkan melayani sebanyak itu. Perkiraan saya, panjang perairan Tanjung Pinggir paling banter sekitar 1 hingga 1,5 km. Dengan luasan seperti itu, berapa banyak throughput yang bisa dilayani? Saya yakin tidak banyak, paling antara 2-3 juta TEU,” kata Siswanto.

Jika ingin tetap mengembangkan pelabuhan besar (hub) di seputar Selat Malaka, Siswanto menyarankan agar pemerintah mencari lokasi lain di sepanjang pantai timur pulau Sumatra.

“Untuk melayani peti kemas sebanyak itu (18 juta TEU), setidaknya dibutuhkan luas perairan yang cukup signifikan agar pergerakan kapal menjadi leluasa. Di sini kita bicara dimensi, paling tidak, antara 7-10 km panjang garis pantai. Lalu, sedapat mungkin hub itu dikembangkan dengan tidak melakukan reklamasi. Reklamasi itu mahal dan persiapannya juga lama. Nah, lokasi seperti itu bisa ditemukan di sepanjang pantai timur pulau Sumatra. Pemerintah tinggal memilih saja,” pungkasnya.

Sekadar informasi, saat ini di Batam sudah beroperasi beberapa pelabuhan atau terminal seperti Batu Ampar, Sekupang, Nongsa Pura, Batam Center, Kabil dan Telaga Punggur. Jenis layanannya cenderung sama yang mencakup layanan penumpang dan kargo. Batu Ampar merupakan pelabuhan terbesar di antara pelabuhan yang ada dengan total throughput lebih dari 500 ribu TEU per tahun.