JAKARTA - Beijing menghukum hampir 100 pejabat dan manajer perusahaan karena melalaikan tugas penanganan bencana banjir yang melanda provinsi Henan dan menewaskan ratusan orang Juli lalu. Kantor berita Xinhua pada Jumat 21 Januari 2022 memberitakan, Xu Liyi, sekretaris Komite Partai Komunis di ibu kota provinsi Henan, Zhengzhou, dicopot dari jabatannya dan wakil walikota Zhengzhou Wu Fumin juga diberhentikan.

Mereka termasuk di antara 89 pejabat lokal yang dihukum oleh pemerintah pusat atas apa yang disebut Beijing sebagai penanganan yang buruk terhadap tanggap darurat banjir, kata Xinhua, mengutip kesimpulan dari penyelidikan yang dipimpin oleh pemerintah pusat di Beijing.

Pemerintah menyebut banjir Henan sebagai yang terburuk sejak China mulai membuat catatan meteorologi. Dari 17-23 Juli, 398 orang meninggal atau hilang di provinsi Henan, menurut laporan Xinhua, yang diterbitkan di situs web pemerintah pusat pada hari Jumat.

"Ada masalah keterlambatan pelaporan dan penyembunyian dalam pelaporan informasi bencana, dan kelalaian ... dari komite partai tingkat rendah, pemerintah dan departemen terkait," kata laporan itu yang dikutip Reuters.

Manajer perusahaan yang bertanggung jawab atas pembangunan infrastruktur Zhengzhou, termasuk jalur kereta bawah tanah di mana 14 orang tenggelam, sebuah episode yang dibahas secara luas di media sosial Tiongkok, termasuk di antara 11 orang yang ditangkap atau ditahan sebagai hasil penyelidikan pemerintah pusat.

Henan, provinsi berpenduduk dua kali lipat ukuran Austria yang ibu kotanya Zhengzhou adalah kota berpenduduk 12 juta orang, juga mengalami kerugian ekonomi langsung sebesar 120,6 miliar yuan ($19 miliar), Xinhua melaporkan.

Di Cina, pejabat daerah dan kotamadya sering diturunkan pangkatnya oleh pemerintah pusat sebagai tanggapan atas buruknya penanganan bencana alam dan buatan manusia. Pejabat di kota Wuhan dan provinsi Hubei dihukum dengan cara yang sama atas wabah awal COVID-19 yang menewaskan 4.512 di provinsi tersebut, menurut statistik resmi pemerintah.