JAKARTA - Twitter (TWTR.N) memblokir ratusan akun pada Jumat, 21 Januari 2022 yang mempromosikan kandidat pemilihan presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. Mereka dinilai melanggar aturan tentang spam dan manipulasi.

Politisi veteran Marcos, 64, putra mendiang diktator yang digulingkan dalam revolusi "kekuatan rakyat" tahun 1986, telah muncul sebagai kandidat utama menjelang pemilihan pada Mei mendatang.

Twitter mengatakan telah menggunakan tinjauan manusia dan teknologi dalam memutuskan untuk menangguhkan lebih dari 300 akun dan tagar, dan penyelidikannya masih terus berlangsung. "Kami tetap waspada dalam mengidentifikasi dan menghilangkan dugaan kampanye informasi yang menargetkan percakapan pemilu," kata juru bicara Twitter yang dikutip Reuters.

Kepala staf Marcos, Vic Rodriguez, memuji Twitter atas kerjanya tetapi menekankan tidak ada kepastian semua akun milik pendukung Marcos. "Kami memuji Twitter karena terus mencermati manipulasi platform, spam, dan upaya lain untuk merusak percakapan publik," katanya dalam sebuah pernyataan.

Keluarga Marcos tetap menjadi salah satu kekuatan terkaya dan paling berpengaruh dalam politik Filipina, menjabat sebagai senator, anggota parlemen majelis rendah dan gubernur provinsi dalam tiga dekade terakhir.

Meskipun Marcos Jr, yang lebih dikenal sebagai "Bongbong", memiliki lawan yang kuat di antara lembaga politik, ia menikmati pengikut yang cukup besar di dalam dan luar negeri dari orang Filipina, yang merupakan pengguna utama media sosial.

Penggunaan tersebut, menurut beberapa ahli, membuat wacana politik di Filipina rentan dimanipulasi melalui media sosial.

Twitter pada hari Senin mengatakan akan memperluas fitur pengujian yang memungkinkan pengguna untuk menandai konten yang menyesatkan termasuk di Filipina, Brasil, dan Spanyol.

Situs berita Rappler minggu ini melaporkan bahwa pendukung Marcos berusaha mendominasi Twitter melalui akun yang dibuat dalam waktu singkat hanya beberapa bulan. Twitter mencatat laporan itu dan mengatakan mayoritas dari 300 akun telah dihapus sebelumnya sebagai bagian dari tindakan rutin.

Twitter mengatakan berbagi konten politik atau menggalang orang untuk melakukannya melalui tagar adalah dalam aturannya, kecuali akun itu tidak autentik, otomatis atau dibayar, tetapi "tidak ada bukti yang jelas" tentang itu.