JAKARTA - Presiden Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev berikan sinyal keadaan darurat selama dua minggu di Kota besar negara itu seperti Almaty dan Provinsi Mangistau barat pasca aksi unjuk rasa yang disebabkan naiknya harga bahan bakar berubah menjadi bencana kekerasan pada hari Rabu 5/1.

Langkah itu dimulai dari jam malam pukul 11 malam hingga 7 pagi, pembatasan pergerakan, dan larangan pertemuan massal, menurut dokumen yang dipublikasikan di situs web presiden.

"Panggilan untuk menyerang kantor pemerintah dan militer benar-benar ilegal, Pemerintah tidak akan jatuh, tetapi kami ingin saling percaya dan dialog daripada konflik,"  kata Tokayev dalam pidato video beberapa jam sebelumnya. 

Saat dia berbicara, polisi di Almaty menggunakan gas air mata dan granat kejut untuk menghentikan ratusan pengunjuk rasa menyerbu kantor walikota, seorang koresponden Reuters melaporkan dari tempat kejadian.

Dikutip dari Reuters, sebelumnya pemerintah telah menaikan harga minyak yang menyebabkan ribuan orang berunjuk rasa pada tanggal 2 Januari di kota Zhanaozen.

Demonstrasi menyebar ke bagian lain di sekitar provinsi Mangistau dan Kazakhstan barat, termasuk pusat provinsi Aktau dan kamp pekerja yang digunakan oleh sub-kontraktor produsen minyak terbesar Kazakhstan, Tengizchevroil.

Pemerintah negara yang kaya akan minyaknya itu mengumumkan pada Selasa 4/1 malam bahwa mereka akan memulihkan beberapa harga pada bahan bakar gas cair, setelah protes pecah menjadi kekerasan.

Pada Selasa malam, pemerintah mengumumkan akan memulihkan batas harga 50 tenge (11 sen) per liter, atau kurang dari setengah harga pasar, di provinsi Mangistau.

Protes publik adalah ilegal di negara berpenduduk 19 juta kecuali penyelenggara mereka mengajukan pemberitahuan sebelumnya.

Presiden mengatakan di Twitter pada hari Selasa bahwa ia akan mengadakan pertemuan pemerintah pada hari berikutnya untuk membahas tuntutan para pengunjuk rasa. Dia mendesak para pengunjuk rasa untuk berperilaku koperatif dan bertanggung jawab selama aksi yang sedang berjalan.