JAKARTA - Protes meletus di beberapa kota besar dan kecil di Kazakhstan setelah pemerintah negara Asia Tengah itu menaikkan batas harga bahan bakar gas cair (LPG) dan biaya bahan bakar alternatif populer untuk bensin juga naik.

Protes publik jarang terjadi di negara itu, dan dianggap ilegal, kecuali penyelenggaranya mengajukan pemberitahuan sebelumnya. Negara bekas republik Soviet itu dikontrol ketat, dan parlemennya tidak memiliki oposisi.

Aksi unjuk rasa itu melibatkan ribuan orang. Mereka mulai berunjuk rasa pada 2 Januari, sehari setelah batas harga LPG dicabut, di kota Zhanaozen. Tenmpat ini adalah tempat bentrokan paling mematikan antara pengunjuk rasa dan polisi sejak kemerdekaan dari Uni Soviet.

Para pengunjuk rasa di Zhanaozen, pusat industri minyak di provinsi Mangistau barat di mana puluhan orang tewas dalam protes pada tahun 2011 setelah pemecatan pekerja minyak, menuntut harga LPG dikurangi setengahnya dari 120 tenge ($ 0,27) per liter ke tingkat di mana bahan bakar itu dijual tahun lalu.

Laporan Reuters mengatakan, pengecer telah setuju untuk memotong harga seperempat tetapi pemerintah Presiden Kassym-Jomart Tokayev mengatakan pemotongan lebih lanjut tidak mungkin karena biaya produksi.

Harga sebelumnya telah diatur, tetapi para pejabat mengatakan harga yang rendah secara artifisial membuat produksi LPG tidak layak.

Protes telah menyebar ke pusat provinsi Mangistau, Aktau, serta kamp pekerja yang digunakan oleh subkontraktor produsen minyak terbesar Kazakhstan, Tengizchevroil. Perusahaan yang dipimpin Chevron (CVX.N) mengatakan output tidak terpengaruh.

Di kota terbesar Kazakhstan, Almaty, polisi menutup alun-alun utama pada hari Senin dan Selasa. Internet seluler macet di pusat kota.

Tokayev mengatakan di Twitter pada hari Selasa bahwa komisi pemerintah telah mulai bekerja di Aktau dan akan menemukan solusi "demi kepentingan stabilitas di negara kita". Dia mendesak para pengunjuk rasa untuk berperilaku bertanggung jawab.